JAKARTA (KBK) – Prostitusi (online) anak-anak pada dasarnya merupakan salah satu bentuk utama perdagangan orang. Pelakunya dapat disanksi dengan 4 Undang-undang (UU); UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Perlindungan Anak. Juga karena memakai media online, maka bisa juga tersangkut ke UU ITE dan UU Pornografi.
Hal itu disampaikan Seto Mulyadi, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia bersama Reza Indragiri Amriel (Kabid Pemenuhan Hak Anak LPA Indonesia) kepada KBK, Rabu (15/3/2017).
Kak Seto begitu ia akrab dipanggil, persoalan tersebut sudah terang benderang, LPA Indonesia mendukung kepolisian untuk menerapkan pasal berlapis untuk pelaku prostitusi anak online tersebut.
Ia juga menyayangkan, adanya orangtua yang melakukan pembiaran, bahkan aktif mengomersialisasi darah daging mereka sendiri. “Jika terbukti orangtua tersebut membiarkan anaknya dijual dan ikut mempromosikan, orang tua tersebut bisa dikenai sanksi pemberatan,” ungkap Kak Seto.
Padahal, lanjutnya, kasus prostitusi ini bisa beranak pinak menjadi masalah seksualisasi perilaku, kehamilan di luar pernikahan, penyakit menular seksual, putus sekolah, para ibu usia remaja yang tidak siap mengasuh anak, dll.
“Sangat merisaukan bahwa keabsurdan itu juga telah dialami oleh banyak anak-anak kita dengan alasan “demi pulsa, demi kosmetik, demi karcis bioskop” dan sejenisnya,” tambah Kak Seto.
Kak Seto mengingatkan, apabila orangtua berperilaku sebagaimana di atas, maka di samping dapat dikenakan pidana, kuasa asuh orangtua tersebut juga bisa dicabut. “Itu dibenarkan oleh UU Perlindungan Anak. UU TPPO juga menyebut adanya restitusi bagi korban,” jelasnya.
Sementara itu, Reza Indragiri menerangkan, secara umum memang seksualitas telah mengalami desakralisasi. Tengok bagaimana toko-toko kelontong berlisensi mendisplay kondom di counter depan meja kasir.
“Saya pernah bertanya, kapan dan siapa pembeli kondom tersebut. Kasir menjawab, paling laris adalah pada malam akhir pekan dan pembeli paling banyak adalah anak-anak remaja. Saya berulang kali menegur toko-toko tersebut, tapi tak digubris,” jelas Reza, yang juga Ahli Psikologi Forensik ini.
Reza juga mempertanyakan, bagaimana dengan kasus prostitusi anak-anak lainnya? Bagaimana kasus tahun lalu, di mana anak-anak yang dilacurkan untuk orang-orang gay di kawasan sekitar Ciawi? Bagaimana proses hukum terhadap pelaku? Bagaimana rehabilitasi bagi korban? Sekali lagi, Indonesia perlu punya basis data. Basis data tentang pelaku harus terbuka untuk publik demi menangkal aksi residivisme. Basis data tentang korban harus tertutup, semata-mata untuk kepentingan rehabilitasi.
“Lantas, apakah dalam kasus prostitusi online anak-anak ini para pelaku akan dikenai sanksi pemberatan (kebiri, pemasangan chip, publikasi identitas, hukuman mati) sebagaimana revisi kedua UU Perlindungan Anak? Sayangnya, aturan teknisnya belum ada,” pungkas Reza.
