BERBAHAGIALAH warga Ibukota. Berkat adanya petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum), jalan-jalan lingkungan di DKI menjadi bersih selalu, kecuali hari Minggu. Hanya sayangnya ada berita tak mengenakkan, ternyata ada oknum Lurah yang tega manfaatkan tenaga PPSU untuk kepentingan pribadi. Hal ini terungkap ketika Pj Gubernur Heru Budi Hartono buka pengaduan langsung di Balaikota seperti jamannya Gubernur Ahok BTP.
PPSU mulai ada pada era Gubernur Ahok. Awalnya mereka hanya membersihkan saluran dan jalan protokol. Tapi kemudian diperluas sasarannya, masuk ke jalan-jalan lingkungan di semua wilayah Ibukota. Bila setiap kelurahan rata-rata memiliki 60 petugas PPSU, berarti setiap harinya dioperasikan tak kurang dari 16.000 pasukan oranye di 267 kelurahan di Jakarta.
Gaji mereka di kisaran Rp 5 juta sesuai dengan UMP di Jakarta. Demi kebersihan kota sebulannya Pemprov DKI harus menyisihkan anggaran sampai Rp 80 miliar. Hasil kerja PPSU lebih bermanfaat ketimbang TGUPP yang beranggaran Rp 19,8 miliar sebulan hanya untuk 70-an personal. Kerjanya tidak jelas, tapi habis-habisin uang kertas. Untung saja setelah Gubernur Anies lengser, mereka diafkirkan oleh Pj Gubernur Heru.
Sayangnya, setelah ada petugas PPSU warga kota jadi terlalu mengandalkan pasukan oranye tersebut. RT-RW mengurangi frekuensi kerjabakti pada warganya, lebih-lebih ketika pandemic Covid-19. Meski kerjabakti sudah jarang-jarang, warganya juga jarang-jarang yang mau berpartisipasi. Wisata halal ke luar kota bisa, tapi ikut gotong royong demi kebersihan bersama, ogah!
Bayangkan, selokan depan rumah sendiri macam hutan, ya diantepin saja. Atap rumah berubah menjadi medan tumbuhnya semak dan perdu, juga tak dipedulikan. Bodo amat, itu sudah tugasnya PPSU. “Kita kan bayar PBB ke Pemprov DKI,” begitu kata warga. Paling celaka, ketika warga menebang pohon, dedaunan dan kayu-kayunya hanya dilempar ke tempat kosong. Sebab jika potong lewat PPSU musti bayar.
Beberapa hari lalu diberitakan, ada oknum lurah yang memanfaatkan petugas PPSU untuk kepentingan pribadi. Mereka ini ada yang dijadikan sopir pribadi, ada pula yang dijadikan ART alias pembantu. Hal ini terungkap ketika Pj Gubernur Heru melayani pengaduan langsung ke Balaikota. Enak betul itu Pak Lurah, PPSU kerja untuk kepentingan pribadinya, tetapi yang bayar pemerintah.
Oleh Gubernur Heru oknum lurah itu sudah dipanggil dan mengakuinya. Tapi sayang siapa namanya, tak dipublikasikan. Ternyata lurah model begini juga sudah ada di era Ahok. Bahkan ini lebih gila lagi. PPSU tak hanya dijadikan sopir pribadi atau pembantu rumahtangga, tapi buat cari duit. Bila ada warga mau tebang pohon, pasang tarif sampai Rp 3-4 juta. Lurah yang terima duitnya, tapi petugas PPSU yang kerja mati-matian.
Awalnya rekrutmen PPSU memang banyak yang berasal dari keluarga Lurah. Ketimbang jadi pengangguran, direkrutlah jadi PPSU meski harus juga pakai test juga. Mereka yang lulus kemudian tak semuanya dipekerjakan di seksi kebersihan kampong, banyak juga yang dijadikan kurir pengantar surat. Dari sinilah mulainya ada penyelewengan, PPSU jadi sopir pribadi dan pembantu.
Untuk menjadi pasukan oranye, testnya lumayan jijik. Mereka harus siap masuk gorong-gorong, korek timbunan kotoran manusia pada got-got yang tersembunyi. Maka bagi anak kota yang bergaya priyayi, banyak yang tak lulus seleksi dengan cara berkotor-kotor ini. Sebaliknya anak desa yang sudah terbiasa bergelut dengan lumpur di kampungnya, test model demikian kecil itu mah.
Banyak suka duka mereka sebagai petugas PPSU. Ketika mereka bersihkan saluran, ada warga yang sediakan minuman dan makanan kecil. Tapi ada juga yang cuek bebek. Di Kelurahan Cipayung Jakarta Timur pernah petugas PPSU menemukan satu tas senjata soft gun yang harganya sekitar Rp 40 jutaan. Barang itu olehnya dilaporkan ke Polsek setempat. Celakanya, barang itu diambil, petugas PPSU diinterogasi berjam-jam sampai tengah malam. Mestinya kan kemudian dipertemukan dengan pemiliknya. Ini sama sekali tidak, dan wasalam hingga sekarang. (Cantrik Metaram)
