“VOX POPULI, populi, vox dei” atau bahasa Indonesianya “Suara Rakyat, Suara Tuhan” ungkap pameo lawas, yang paling tidak tercermin dengan tunduknya Presiden Perancis Emmanuel Macron oleh penolakan rakyatnya atas rencana kenaikan pajak bahan bakar.
Macron yang pernah sesumbar tidak akan pernah menyerah dari tekanan massa, memutuskan untuk menunda rencana kenaikan pajak bahan bakar setelah Perancis dilanda gelombang aksi unjuk rasa sejak medio November lalu yang berujung kerusuhan, vandalisme dan penjarahan di Paris, Sabtu (1/12).
Rencana menaikkan pajak bahan bakar tersebut berdampak pada harga bahan bakar yang juga akan dinaikkan sekitar empat sen Euro per liter mulai awal 2019 yang salah satu alasannya untuk menekan pemanasan global.
Kenaikan harga BBM dirasakan memberatkan warga yang tinggal pinggiran kota aau di luar kota-kota besar yang sehari-harinya biasa menggunakan kendaraan pribadi. Mereka menilai, Macron tidak berpihak pada nasib rakyat.
Aksi unjukrasa mulai digelar sejak pertengahan November lalu oleh kelompok pemilik kendaraan bermotor yang mengenakan rompi kuning sehingga dijuluki“ gerakan rompi kuning” .
Aksi unjukrasa kemudian meluas dengan bergabungnya kelompok masyarakat yang menolak kebijakan reformasi termasuk untuk mengubah UU perburuhan. Semula, aksi yang digelar tiap akhir pekan berlangsung damai, namun berbeda dengan yang terjadi Sabtu (1/12) lalu.
Kota Paris yang mewakili wajah peradaban Eropa dipenuhi onggokan mobil dan motor yang dibakar massa, tembok-tembok dipenuhi corat-coret, termasuk gerbang kemenangan “Arc de Triomphe” yang menjadi icon kota tersebut. Sejumlah gerai parfum tersohor seperti Dior dan Channel dirusak, dan dilaporkan terjadi penjarahan pada sejumlah toko.
Ribuan pengunjukrasa yang hendak menuju gedung parlemen dihadang oleh pasukan huru-hara. Aksi unjukarasa terus berlangsung hingga Senin (3/12).
Sejumlah kritik dilontarkan terutama oleh kelompok oposisi terhadap PM Edouard Phillipe dan Presiden Macron penanganan penanganan aksi-aksi unjukrasa dan mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan pajak atas BBM dan mengembalikan pajak kekayaan yang dihapuskan sebelumnya.
Mantan capres dari kubu sosialis, Segolene Royal walau mengapresiasi langkah pemerintah membatalkan rencana kenaikan BBM, menilai bahwa respons pemerintah sangat lamban.
Tokoh ekstrim yang juga pernah menjadi capres Marine le Pen, mengomentari bahwa keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan pajak BBM itu tidak sebanding dengan harapan rakyat yang harus bergulat dengan kesulitan.
Pemimpin pengunjukrasa Benjamin Cauchi juga bertekad untuk meneruskan aksi-aksi mereka dan menyebutkan bahwa (demo) yang dilakukan saat ini baru langkah awal.
“Kami akan terus berjuang karena tidak puas atas berbagai kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Waktu akan menentukan selanjutnya, apakah kedudukan Macron juga terancam akibat aksi-aksi unjukrasa. (AP/AFP/Reuters/NS)
