Mahfud: Pemilihan Wapres 9 Desember Bisa Tidak Sah dan Harus Diundur

JAKARTA, KBKNEWS.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah.

Penilaian itu berkaitan dengan batas waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden yang harus diserahkan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR.

Mahfud menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR, pengajuan dua calon tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang pemilihan. Ketentuan itu tidak dihitung berdasarkan hari kalender.

Ia mengatakan, apabila hingga Kamis (19/11) malam Presiden belum menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran, pelaksanaan sidang pada 9 Desember perlu dipertimbangkan kembali.

“Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” kata Mahfud melalui unggahan Instagram, Jumat (20/11).

Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Presiden Prabowo disebut memiliki batas waktu hingga 25 November untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Setelah menerima usulan tersebut, MPR akan mengumumkan nama-nama kandidat sebelum sidang paripurna digelar.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here