MENKEU Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan pasangan presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka bakal mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun pada RAPBN 2025.
“Untuk tahun pertama pemerintahan beliau pada 2025 telah disepakati alokasi (MBG) Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta (24/6)
Namun realisasi program MBG yang diusung dalam kampanye duet capres/wapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu tentu menunggu hasil pembahasan RAPBN oleh DPR periode 2024 – 2025 nanti.
Program MBG yang semula disebut sebagai “makan siang gratis” yang digadang-gadang sebagai program andalan paslon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran memang menuai pro-kontra sejak awal dikampanyekan pada Pemilu lalu.
Diumumkannya alokasi anggaran MBG oleh Sri Mulyani juga tidak sontak mengakhiri keraguan publik dan sejumlah pertanyaa terkait program peningkatan gizi bagi penduduk Indonesia itu.
Para menteri kabinet petahana pimpinan Presiden Jokowi dan tim Prabowo-Gibran memang belum pernah merinci program MBG, besaran alokasi anggaran pada masing-masing kementerian atau lembaga yang dibebani program dan sumber dananya.
Pertanyaan-pertanyaan itu juga mencuat misalnya dalam Rapat Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat antara Banggar DPR dan pemerintah di Jakarta (25/6).
“Anggaran program ini dari mana?, apakah dari dana bansos, kementeria Kesehatan atau kemendikbudristek atau diambil dari salah satu kementerian atau Lembaga?,” tanya anggota Banggar DPR Nurul Arifin dari F-Partai Golkar yang notabene pendukung Prabowo-Gibran.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatarwata yang hadir dalam rapat di DPR itu hanya meminta si penanya bersabar karena detilnya masih dalam proses pengerjaan.
Belum dirinci
Skema program MBG secara rinci juga tidak disebutkan Saat pengumuman program MBG dalam keterangan pers bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas Jiwandono (24/6).
Program MBG bagi anak balita dan usia sekolah serta ibu-ibu hamil ini semula diperkirakan menelan dana sampai Rp 400 triliun, melampaui alokasi APBN untuk program prioritas sektor kesehatan dan ketahanan pangan.
Kekhawatiran publik tentang pembengkakan nilai anggaran MBG antara lain diwakili oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Astuti yang menyaranakan agar tidak dibentuk institusi baru untuk menanganinya.
“Cukup ditempelkan pada kemenkes atau kemensos, karena kondisi saat ini di mana kita harus mengetatkan ikat pinggang sehingga efisiensi anggaran harus jadi prioritas, ‘ ujarnya.
Sementara Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut APBN akan berat menanggung beban makan bergizi gratis. Bahkan, ia menilai Rp71 triliun terlalu besar untuk program bantuan sosial (bansos) jenis baru ini.
Nailul pun ragu penyerapan anggarannya bakal maksimal. Menurutnya, uang yang sudah dianggarkan di 2025 itu tak akan terpakai seluruhnya untuk makan bergizi gratis.
“Feeling saya maksimal hanya 50 persen anggaran tersebut yang terserap. Jika lebih dari itu, defisit APBN akan mendekati tiga persen dan bisa impeachment (pemakzulan) terhadap presiden di tahun depan (2026),” katanya kepada CNNIndonesia.com.
MBG jika dilakukan secara tertib dan terawasi dan transparan pasti bermanfaat untuk memperbaiki gizi masyrakat terutama kelas bawah terlebih untuk menyongsong era emas 2045.
Namun mengaca dari program penanganan stunting dan bansos yang terkadang salah sasaran, dijadikan bancakan oleh penyelenggara, dialihkan untuk kepentingan lain bahkan ditilap, program MBG juga harus diawasi dengan seksama.
Contoh-contoh sudah banyak. Bagaimana program bansos ditilap oleh mensosnya sendiri, Juliari Baturaba, 46 persen menurut Ketua Bappenas Suharso Monoarfa, salah sasaran.
Presiden Jokowi sendiri pernah menemukan, anggaran pengentasan tengkes (stunting) Rp10 miliar dengan pemberian makanan bergizi di suatu kecamatan, hanya Rp2 miliar yang benar peruntukannya, yang Rp8 miliar untuk biaya rapat, honor dan uang transport panitia.
Segudang pengaturan lain, seperti seleksi vendor, lokasi pelaksanaan MBG, pagu anggaran, detil takaran gizi, mungkin juga literasi lain bagi siswa saat makan bersama, misalnya adab atau tatacara makan (table manner) perlu disisipkan.
Last but not least, jangan sampai niat mulia untuk memperbaiki gizi rakyat, malah dijadikan bancakan oleh pihak penyelenggara.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut APBN akan berat menanggung beban makan bergizi gratis. Bahkan, ia menilai Rp71 triliun terlalu besar untuk program bantuan sosial (bansos) jenis baru ini.
Nailul pun ragu penyerapan anggarannya bakal maksimal. Menurutnya, uang yang sudah dianggarkan di 2025 itu tak akan terpakai seluruhnya untuk makan bergizi gratis.
“Feeling saya maksimal hanya 50 persen anggaran tersebut yang terserap. Jika lebih dari itu, defisit APBN akan mendekati angka 3 persen dan bisa impeachment (pemakzulan) terhadap presiden di tahun depan (2026),” katanya kepada CNNIndonesia.com.
“Ini berbahaya bagi pemerintah. Program yang tidak sustain dipaksakan (menggunakan anggaran) Rp71 triliun tahun depan,” sambung Nailul.
Ia menekankan upaya memaksakan program populis Prabowo adalah hal tak realistis. Nailul merinci beberapa ancaman yang akan membahayakan APBN ke depan, mulai dari lesunya penerimaan hingga jerat utang.
Ekonom Celios itu mengatakan beban yang timbul di APBN dari makan bergizi gratis tak diikuti kemampuan penerimaan negara yang mumpuni. Terlebih, tax ratio Indonesia ia perkirakan merosot di 2025.
“Kemampuan pendanaan dari pajak menyusut. Otomatis diambilkan dari penerbitan utang baru, pembayaran bunga utang sekarang sudah 14 persen-15 persen dari APBN. Berat kalau harus menanggung program populisnya Prabowo 100 persen, tak realistis,” tegasnya.
Nailul bahkan berani bertaruh bahwa program Prabowo-Gibran ini tak akan terealisasi 100 persen hingga akhir masa jabatannya usai. Menurutnya, sampai 2029 nanti hanya akan menyasar 50 persen-75 persen dari target 82,9 juta orang.
Apalagi, kementerian atau instansi teknis yang bakal melaksanakan program makan bergizi gratis belum terbentuk.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menegaskan berapapun alokasi yang ditetapkan untuk makan bergizi gratis sudah pasti jadi beban APBN. Ini juga berlaku di 2025, meski tahap pertamanya hanya menyedot Rp71 triliun.
Esther juga menilai pembentukan badan baru untuk mengelola program ini bukan langkah bijak. Bahkan, menurutnya membentuk instansi anyar hanya bagian dari pemborosan anggaran negara.
“Bentuk badan baru berarti anggaran baru karena ada rekrutmen pegawai, tambah belanja pegawai, dan belanja rutin lainnya,” tuturnya.
“Kalau bisa kabinet ini (Prabowo-Gibran) ramping, bukan kabinet gemoy, mengingat ruang fiskalnya sempit jadi anggarannya jangan gemoy,” wanti-wanti Esther.
Kalau dipaksa harus tetap berjalan, Esther menilai anggaran makan bergizi gratis lebih tepat dikelola Kementerian Sosial. Esther menegaskan Kemensos layak menjadi leading sector karena program makan bergizi gratis ini mirip dengan bansos.
Ia kemudian mencoba berhitung jumlah anak yang kemungkinan berhak atas makan bergizi gratis di 2025. Ini dilakukan dengan asumsi satu tahun ada 365 hari dan anggaran Rp15 ribu per menu makan untuk satu anak.
Menurutnya, anggaran Rp71 triliun itu bisa dinikmati sekitar 12,96 juta anak sekolah.
Lihat Juga :
Tim Prabowo Bantah Bakal Naikkan Utang RI 50 Persen dari PDB
Akan tetapi, Esther menyarankan anggaran makan bergizi gratis digunakan untuk keperluan penting lainnya. Ia mencontohkan betapa pentingnya sektor tenaga kerja Indonesia.
“Anggaran Rp71 triliun lebih baik dialokasikan untuk melakukan upgrade skill tenaga kerja Indonesia karena hanya 12 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan tinggi. Artinya, bisa dialokasikan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” saran Esther.
“Tentunya juga harus disertai dengan target capaian berapa besar upgrade skill yang bisa dilakukan dengan dana sebesar itu,” tutupnya.
Anggaran yang digelontorkan untuk Program Makan Bergizi Gratis ala Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai terkuak.
Awal pekan kemarin, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono menyebut nilai anggaran untuk program tersebut pada APBN 2025 tembus Rp71 triliun.
Angka itu diambil sebagai kesepakatan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
“Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti. Kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
Prabowo ia klaim mau menuntaskan Program Makan Bergizi Gratis secepatnya. Kendati, Thomas mengatakan ini bakal dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.
Thomas menegaskan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen atas target defisit yang disepakati oleh pemerintahan Jokowi dan DPR RI nanti. Keponakan Prabowo itu juga membantah ada upaya memperlebar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) demi memuluskan rencana lima tahun ke depan.
“Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan sebagainya, itu tidak mungkin. Intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati DPR nanti,” tandasnya.
Meski begitu, belum ada skema rinci penyaluran anggaran program ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Rp71 triliun itu masuk dalam postur APBN 2025 dengan disimpan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Ia menekankan pembahasan RAPBN 2025 masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Ini dilakukan sebelum pembacaan Nota Keuangan dan RUU APBN 2025 oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2024 nanti.
Lihat Juga :
Sri Mulyani Blak-blakan Soal Eksekutor Anggaran Makan Gratis Rp71 T
“Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa,” jelas Sri Mulyani.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut APBN akan berat menanggung beban makan bergizi gratis. Bahkan, ia menilai Rp71 triliun terlalu besar untuk program bantuan sosial (bansos) jenis baru ini.
Nailul pun ragu penyerapan anggarannya bakal maksimal. Menurutnya, uang yang sudah dianggarkan di 2025 itu tak akan terpakai seluruhnya untuk makan bergizi gratis.
“Feeling saya maksimal hanya 50 persen anggaran tersebut yang terserap. Jika lebih dari itu, defisit APBN akan mendekati angka 3 persen dan bisa impeachment (pemakzulan) terhadap presiden di tahun depan (2026),” katanya kepada CNNIndonesia.com.
“Ini berbahaya bagi pemerintah. Program yang tidak sustain dipaksakan (menggunakan anggaran) Rp71 triliun tahun depan,” sambung Nailul.
Ia menekankan upaya memaksakan program populis Prabowo adalah hal tak realistis. Nailul merinci beberapa ancaman yang akan membahayakan APBN ke depan, mulai dari lesunya penerimaan hingga jerat utang.
Ekonom Celios itu mengatakan beban yang timbul di APBN dari makan bergizi gratis tak diikuti kemampuan penerimaan negara yang mumpuni. Terlebih, tax ratio Indonesia ia perkirakan merosot di 2025.
“Kemampuan pendanaan dari pajak menyusut. Otomatis diambilkan dari penerbitan utang baru, pembayaran bunga utang sekarang sudah 14 persen-15 persen dari APBN. Berat kalau harus menanggung program populisnya Prabowo 100 persen, tak realistis,” tegasnya.
Nailul bahkan berani bertaruh bahwa program Prabowo-Gibran ini tak akan terealisasi 100 persen hingga akhir masa jabatannya usai. Menurutnya, sampai 2029 nanti hanya akan menyasar 50 persen-75 persen dari target 82,9 juta orang.
Apalagi, kementerian atau instansi teknis yang bakal melaksanakan program makan bergizi gratis belum terbentuk.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menegaskan berapapun alokasi yang ditetapkan untuk makan bergizi gratis sudah pasti jadi beban APBN. Ini juga berlaku di 2025, meski tahap pertamanya hanya menyedot Rp71 triliun.
Esther juga menilai pembentukan badan baru untuk mengelola program ini bukan langkah bijak. Bahkan, menurutnya membentuk instansi anyar hanya bagian dari pemborosan anggaran negara.
Lihat Juga :
Luhut Bantah Duit Negara Tak Cukup Buat Program Makan Bergizi Gratis
“Bentuk badan baru berarti anggaran baru karena ada rekrutmen pegawai, tambah belanja pegawai, dan belanja rutin lainnya,” tuturnya.
“Kalau bisa kabinet ini (Prabowo-Gibran) ramping, bukan kabinet gemoy, mengingat ruang fiskalnya sempit jadi anggarannya jangan gemoy,” wanti-wanti Esther.
Kalau dipaksa harus tetap berjalan, Esther menilai anggaran makan bergizi gratis lebih tepat dikelola Kementerian Sosial. Esther menegaskan Kemensos layak menjadi leading sector karena program makan bergizi gratis ini mirip dengan bansos.
Ia kemudian mencoba berhitung jumlah anak yang kemungkinan berhak atas makan bergizi gratis di 2025. Ini dilakukan dengan asumsi satu tahun ada 365 hari dan anggaran Rp15 ribu per menu makan untuk satu anak.
Menurutnya, anggaran Rp71 triliun itu bisa dinikmati sekitar 12,96 juta anak sekolah.
Lihat Juga :
Tim Prabowo Bantah Bakal Naikkan Utang RI 50 Persen dari PDB
Akan tetapi, Esther menyarankan anggaran makan bergizi gratis digunakan untuk keperluan penting lainnya. Ia mencontohkan betapa pentingnya sektor tenaga kerja Indonesia.
“Anggaran Rp71 triliun lebih baik dialokasikan untuk melakukan upgrade skill tenaga kerja Indonesia karena hanya 12 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan tinggi. Artinya, bisa dialokasikan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” saran Esther.
NN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/
