JAKARTA – (KBKNEWS) – 13/10 – MALAYSIA akan membawa masalah kabut asap lintas batas (transboundary haze) imbas kebakaran hutan dan lahan ke pertemuan menlu ASEAN di Filipina, November.
Menlu Malaysia Mohamad Hasan seperti dikutip CNNI (13/10) mengatakan masalah ini perlu perhatian khusus karena tidak tercakup dalam mekanisme ASEAN terkait bencana alam.
“Kita sudah memiliki mekanisme ASEAN untuk bencana alam, tetapi kabut asap tidak termasuk atau diklasifikasikan di dalamnya,” ucap Mohamad seperti dikutip Bernama Senin (12/10).
Mohamad menambahkan ia sudah bicara dengan Menlu RI Arrmanatha Nasir mengenai masalah ini, dan Arrmanatha memberitahunya bahwa jarak pandang yang amat buruk di daerah terdampak telah menghambat operasi pemadaman dari udara.
“Indonesia memiliki antara tiga hingga empat pesawat terbang dan 34 helikopter, tetapi mereka tidak bisa lepas landas karena jarak pandang sangat buruk sehingga tidak aman untuk penerbangan apa pun di daerah terdampak,” katanya.
“Namun, mereka telah mengerahkan 60 ribu orang untuk bekerja di lapangan,” lanjut Mohamad.
Terjadi di pedalaman
Mohamad juga mencermati bahwa Indonesia menghadapi tantangan untuk mengatasi karhutla karena peristiwa itu terjadi jauh di pedalaman, di tengah kondisi pasokan air terbatas dan api membakar lahan gambut.
Pada saat yang sama, operasi penyemaian awan (cloud-seeding) tidak bisa dilakukan karena awan kumulonimbus yang sesuai tidak ada saat ini.
Mohamad mengakui pemerintah Indonesia telah melakukan yang terbaik untuk memadamkan karhutla dan bersimpati dengan situasi yang dihadapi RI.
Namun, ia tetap berharap Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif karena situasi ini berdampak buruk terhadap masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara Asia Tenggara terutama Malaysia.
Berdasarkan laporan detik.com, total sebaran luas karhutla di sejumlah wilayah tercatat 72.796 Ha terdiri dari Kalimanta Barat (38.310 Ha), Riau (16.249 Ha), Kalimantan Selatan 8.019 Ha, Kalimantan Tengah 7.634 Ha, Sumatera Selatan 1.926 Ha dan Jambi 658 Ha. Sedangkan BNPB dalam sidang kabinet, Selasa (13/10) tinggal 639 Ha. (CNNI/ns)
