SEKITAR 500-an pengunjuk rasa menyambangi KBRI di Yangon, Selasa (23/2) setelah beredar berita, pemerintah Indonesia mendukung junta militer negara itu yang melakukan kudeta untuk menggelar pemilu ulang.
Reuters memberitakan, Menlu RI Retno Marsudi yang saat ini berada di Bangkok sedang menggalang rekan-rekan sekerjanya di ASEAN untuk membentuk pengawas yang bertugas memastikan para jenderal junta militer menggelar pemilihan yang adil dan inklusif.
Hal itu tak pelak lagi memicu amarah massa yang menolak kudeta militer karena menganggap pemilu yang digelar November lalu dan dimenangkan oleh partai LND pimpinan Aung San Suu Kyi sah.
“Tidak ada alasan kami menginginkan pemilu ulang, kami telah melakukan pemilu dengan adil dan jujur pada 2020,” ujar Thet Htoo Aung (26 tahun), salah satu demonstran kepada South China Morning Post (23/2) .
“Kami tidak butuh Pemilu lagi. Hormati kami, “ demikian salah satu poster yang diusung pendemo di depan KBRI di Yangon.
Reuters sendiri mengutip dari tiga sumber mengungkapkan, RI mendorong negara-negara ASEAN menyetujui rencana untuk mendesak junta Myanmar menggelar pemilu ulang di bawah pengamatan tim independen guna memastikan pemilu berjalan adil dan inklusif.
Sementara kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, the Future Nation Alliance (FNA) dalam cuitannya menentang rencana kedatangan Menlu RI tersebut.
Mereka menganggap, jika benar-benar jadi dilakukan, kunjungan Retno ke Myanmar sama saja artinya dengan mengakui rezim junta militer yang saat ini berkuasa dengan tangan besi.
Temui Wakil Mereka
FNA meminta pejabat asing, termasuk Menlu RI untuk bertemu dengan Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), Htin Lin Aung bentukan parlemen yang dikudeta oleh junta militer dan satu-satunya pejabat yang ditunjuk untuk urusan luar negeri.
Kantor Berita AFP juga menyebutkan, Indonesia sa Para pendemo menganggap, jika benar-benar jadi dilakukan, kunjungan Retno ke Myanmar sama saja artinya dengan mengakui rezim junta militer yang saat ini mengambil alih kekuasaaan dengan kudeta.
Kantor Berita Perancis AFP juga menyebutkan Menlu RI akan menjadi utusan asing pertama yang akan mendarat di Myanmar sejak kudeta yang dilakukan junta militer 1 Februari lalu.
Sementara Dirjen Informasi Diplomasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI Teuku Fazashah membantah pemberitaan bahwa pemerintah RI mendukung junta militer untuk melakukan pemilihan ulang.
“Itu sama sekali bukan posisi Indonesia, “ ujarnya seraya menambahkan, RI mendukung penyelesaian damai di Myanmar melalui proses demokrasi yang inklusif, adil dan melibatkan semua pihak.
Lebih jauh Faizashah mengemukakan, tidak ada perubahan sikap RI terhadap situasi politik di Myanmar dan sejak awal kudeta sudah menyatakan keprihatinan.
RI lanjutnya, juga berharap agar para pihak memegang prinsip yang dimuat dalam Piagam ASEAN yakni komitmen pada hukum serta pemerintahan yang konstitusional.
