KETIKA bumi masih datar, artinya belum ada bangunan bertebaran, termasuk yang kumuh-kumuh menyalahi masterplan kota, membangun tanpa menggusur bukan hal susah. Jakarta yang sekedar kampung besar, mana bisa? Tapi warga Manggarai Jakarta Selatan yang terkena proyek rel KA Manggarai – bandara Sukarno Hatta, sangat berharap gubernur baru Jakarta bisa mewujudkannya. Buktinya, semula mereka mau disuruh pindah, mendadak bertahan seiring dengan gubernur baru di Jakarta.
Tentu saja sikap warga Manggarai itu bikin PT KAI (Kereta Api Indonesia) kaing-kaing (baca: repot) dibuatnya. Sesuai jadwal, mestinya bulan Maret lalu jalur KA Sukarno Hatta-Manggarai itu sudah tersambung. Tapi apa daya, masih ada 130 bangunan di RW 012 Manggarai (Kampung Magesen) yang belum mau pergi. Biasa, ganti ruginya terlalu kecil. Karena penduduk meyakini bahwa itu tanah miliknya, sementara PT KAI juga pegang sertifikat bahwa lokasi itu memang merupakan aset negara sejak jaman Belanda dahulu.
Pernah penduduk sepakat akan meninggalkan lokasi itu. Tapi setelah Pilgub DKI usai, tiba-tiba mereka berubah pikiran. Jangan-jangan mereka memang berharap, gubernur terpilih yang santun dan pandai menata kata-kata itu memang mahir juga menata kota. Maksudnya, sesuai janji kampanye dulu: membangun tanpa menggusur. Yang penting, maju kotanya bahagia warganya.
Setelah dipimpin Ignasius Yonan (2009-2014), PT KAI benar-benar berubah. Maju perusahaannya, bahagia penumpangnya. Bagaimana tidak bahagia, perjalanan selalu tepat waktu, tak ada penumpang berdiri, semua ber-AC, dan gerbong KA bebas dari pengamen dan pedagang asongan. Cuma orang desa yang tak berbakat kaya, dengan KA AC itu mereka justru tersiksa, sebab dinginnya minta ampun.
Jika ada ketidaknyamanan naik KA sekarang, bepergian dengan KA tak bisa mendadak. Harus pesan tiket jauh-jauh hari sebelumnya. Jika mendadak, jarang sekali dapat tempat. Soalnya ya itu tadi, kini PT KAI tak lagi melayani penumpang berdiri, apalagi “lesehan” seperti warung gudeg di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Tambah ribet lagi, KTP selalu dicek karena harus sama dengan yang tertera pada tiket. Padahal naik pesawat tak senjlimet ini.
PT KAI kini sudah membukukan laba ratusan miliar. Untuk meningkatkan pelayanan ke publik PT KAI memang terus bebenah. Aset-aset PT KAI yang selama ini dikuasai pihak luar diambil alih demi meningkatkan pelayanan pada pengguna KA. Tapi belum semuanya bisa diambil alih. Di Solo misalnya, kompleks perumahan di Margorejo sebelah timur stasiun Balapan, kini banyak dikuasai anak cucu pegawai PJKA dulu.
Di Jakarta demikian juga, salah satunya adalah di RW 012 Jl. Sahardjo Manggarai tersebut. PT KAI hendak menggunakan tanah itu untuk jalur KA bandara Sukarno Hatta – Manggarai. Warga pernah setuju, tapi tiba-tiba sekarang berubah menolak lagi. Jangan-jangan ini karena berubahnya pemimpin Jakarta setelah Pilgub DKI.
PT KAI sendiri juga mau minta bantuan dari Pemprov DKI, setidaknya payung hukumnya. Solusi super! Tapi musti menunggu 5 bulan lagi setelah Anies-Sandi menjadi pejabat devinitip. Solusi yang diberikan sesuai janji kampanye dulu, tentulah dengan jalan tengah. Artinya, agar warga RW 012 Manggarai tak perlu sampai digusur, PT KAI harus bikin jalur KA layang, di atas perumahan warga. Atau bikin jalur MRT baru, rel KA itu dibangun di bawah perumahan warga RW 012.
Menjadi tidak ekonomis dong! Tak masalah. Dengan APBD DKI Rp 70 triliun, PT KAI bisa kerjasama dengan Pemprov. Demi sebuah win-win solution, nombok banyak-banyak tidak jadi soal. Yang penting maju kotanya, bahagia warganya. (Cantrik Metaram).
