DISKUSI agaknya perlu dibuka seluas-luasnya agar publik paham dan tercerahkan, apakah mencegah perbuatan korupsi melanggar etika dan sopan santun, apalagi dianggap tak beradab, bahkan penghianat.
Kegeraman publik yang diluapkan di medsos terhadap dugaan bancakan APBD DKI Jakarta yang terjadi bertahun-tahun berkat “kerjasama yang baik” antara oknum-oknum eksekutif dan legislatif ternyata tidak membuat para pelakunya sadar, tetapi malah kian nekat.
Bahkan, para terduga koruptor dan kroni-kroninya, terang-terangan menjungkirbalikkan fakta dan akal sehat, melakukan serangan balik pada orang yang mencoba-coba menghalangi aksi mereka menguras uang rakyat.
Terjungkalnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok hanya salah satu bukti betapa beratnya risiko yang dihadapi orang yang berupaya membasmi siluman-siluman anggaran.
Mungkin saja sikap “aji mumpung” mereka muncul, memanfaatkan kendurnya pangawasan sepeninggal Ahok yang sangat “rewel” memelototi uang rakyat itu agar tidak dikorup atau dijadikan bancakan.
Kini terulang lagi pada diri William Aditya (23), anggota debutan F-PSI DPRD yang berani mengungkap rancangan anggaran janggal Pemprov DKI Jakarta 2020 yang “dikeroyok” beramai-ramai dan dipersalahkan.
Bayangkan, dalam Kebijakan Anggaran Umum Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA – PPAS) yang dijadikan bahan pembentukan APBD tertera a.l. pembelian lem Aibon Rp82,8 milyar, bolpoin Rp124 milyar, pasir Rp52 milyar dan pengecetan jalur sepeda Rp73 milyar.
Bahkan berdasarkan temuan ICW, dalam KUA-PPAS 2020, anggaran pembelian Aibon disebutkan Rp126 milyar dan pembelian pulpen Rp678 milyar.
Anggaran Siluman
Diduga masih banyak lagi mata anggaran janggal yang dimasukkan karena KUA-PPAS 2020 tidak “diupload” atau dibuka ke publik , berbeda dengan di era kepemimpinan Ahok yang serba transparan.
Gubernur Anies Baswedan sendiri menunjukan ketidak senangannya atas pengungkapan KU-PPAS 2020 itu, karena menurut dia, masih bahan mentah, pasti ketahuan jika ada kejanggalan karena bakal dikoreksi lagi sebelum disahkan menjadi APBD.
Dengan kalimat berbeda namun senada dengan Anies, para pejabat DKI Jakarta juga berusaha membela diri atas anggaran janggal di KUA- PPAS 2020 dengan berkilah, saat awal penyusunan anggaran, yang dipatok adalah pagu (plafon) anggarannya, sedangkan itemnya (berupa barang, jasa, proyek) menyesuaikan.
Tentu tetap saja aneh bin ajaib, jika item-item yang dimasukkan bernilai puluhan sampai ratusan milyar rupiah terjadi akibat kealpaan, padahal nilai satuannya terinci, begitu pula jika alasannya memang sengaja dibuat asal-asalan asal memenuhi nilai pagu anggaran.
Jika lem Aibon, bolpoin, thinner, juga pasir yang tidak diperlukan kegunaannya secara serampangan dimasukkan dalam anggaran, apa kerja para pejabat yang menanganinya ?
Anehnya lagi, mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman dari F-Partai Demokrat dan Bestari Barus dari F-Nasdem, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI dari F-Gerindra Enggard Joshua dan Ketua TGUPP Amien Subekti dalam dialog di TV, bependapat, isu rancangan anggaran janggal itu tidak perlu dibesar-besarkan.
Ada diantara mereka yang menganggap itu isu remeh-temeh, baru rencana anggaran, belum final (menjadi APBD) , dan juga menyebut William tidak beretika, membuat gaduh dan hanya mencari popularitas, bahkan ada pula yang menyebutkannya sebagai penghianat.
Tidak Membuat Gaduh
Budayawan gaek Betawi Ridwan Saidi juga berada di kubu yang tidak senang atas pengungkapan tersebut, bahkan mengajari William agar banyak belajar dari para seniornya, tidak asal “njeplak” dan membuat gaduh.
“Babe, apakah yang diinginkan, suasana harmonis, tanpa kegaduhan karena eksekutif bersama legislatif asyik berkonspirasi menilap uang rakyat?”, apa bukan perbuatan yang mulia jika ada anggota DPRD yang berani mencegah terjadinya korupsi?
Tidak ada kegaduhan, karena “di sini senang, di sana senang”, baik oknum (mungkin banyak) DPRD mau pun eksekutif sama-sama menikmati bancakan anggaran, kecuali pernah saat Ahok menolak meneken RAPBD yang sudah disisipi anggaran siluman yang dosodorkan DPRD.
Begitu nikmatnya praktek korupsi bagi pelaku dan kroni-kroninya, sehingga kalanga elite dan politisi pun ada yang serta-merta tanpa tedeng aling-aling menjungkir balikkan nalar, mana yang tidak beretika, tidak beradab dan penghianat bangsa, karena yang mereka angap penting asal praktek busuk itu terus bisa dilanggengkan.
Sebaliknya publik mendukung William, anak muda yang memiliki nyali untuk membongkar dugaan permainan anggaran yang sudah mengakar menjadi permainan pat-pat gulipat dan kolaborasi culas para oknum DPRD dan pejabat DKI Jakarta.
Bancakan anggaran diduga juga terjadi dalam penggunaan APBD di seluruh Indonesia, sehingga “heboh Aibon” angggaran DKI Jakarta seharusnya menjadi “pintu masuk” bagi Mendagri Tito Karnavian untuk membasminya.
Politisi dan pejabat yang lantang memutar balikkan fakta dan menunjukkan keterpihakannya pada praktek anggaran siluman selayaknya diusut, karena jangan-jangan ada apa-apanya di balik sikap mereka.
Ke depannya, jika ingin maju, praktek bancakan anggaran di pemrov harus diakhiri! Enough is Enough!
