Kandidat kontroversial Partai Republik yang semula tidak diunggulkan, Donald Trump secara mengejutkan terpilih menjadi presiden Amerika Serikat ke-45 sehingga memicu kekhawatiran tidak saja bagi sebagian warganya, tetapi juga bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia.
Kemenangan Trump dinilai sebagian orang sebagai pertanda awal, surutnya kejayaan AS sebagai “penguasa dunia” yang disandangnya sejak pasca Perang Dunia II. Sepak terjangnya saat memimpin nanti dicemaskan menjadi antitesi sterhadap pluralistis, penegakan HAM, keterbukaan dan demokrasi sebagai prinsip dan tradisi yang terus diperjuangkan para pendahulunya.
Sejumlah media dan pengamat politik terkecoh, begitu pula lembaga jajak pendapat yang perkiraannya meleset karena dari waktu ke waktu menampilkan keunggulkan Hillary Clinton atas Donald Trump.
Sikap rasis ditunjukkan Trump saat kampanye, dengan mengancam akan membangun tembok guna mencegah pendatang haram dari Meksiko, mengusir pengungsi Suriah atau melontarkan kata-kata yang menyinggung umat Islam.
Para menteri luar negeri sekutu-sekutu AS di Uni Eropa langsung menggagas pertemuan khusus guna menggalang langkah guna mengantisipasi kemungkinan perubahan orientasi kebijakan politik AS di era kepemimpinan Trump nanti. Di AS sendiri, pasca Pemilu, paling tidak terjadi unjuk rasa ribuan warga di 25 kota untuk menolak Trump.
Bagi Indonesia, antisipasiterhadapkemungkinanperubahanorientasikebijaksanaanluarnegeri AS di bawah Trump selayaknyadilakukan, walaupuntentunyatidakperlu “lebai”.Kekhawatiran, bahkankadang-kadangsikappermusuhanterhadapkaumpendatangtidakhanyamuncul di AS, tetapi juga terjadi di negara-negaradi Eropah yang kebanjiranpengungsidariwilayahkonflikTimur Tengah.
Bangsa AS yang dibingkai dari kepingan-kepingan multi etnis dan ras, masih banyak warga yang toleran pada imigran, pengungsi dan pemeluk agama minoritas dan menunjukkan keterpihakan pada penegakan HAM. Berbagi hidup dengan imigran atau pendatang, walaupun akan mereduksi kenyamanan dan kesejahteraan- pada batas-batas tertentu–masih bisa mereka terima.
“Islamophoby” atau kecurigaan terhadap Islam pascatragedi 11 September 2001 memang ada, namun mengingat Islam juga bagian integral di tengah keragaman etnis, ras, golongan dan agama di AS, sikap antipati dari sebagian warga atau pemeluk agama lain semakin pupus seiring perjalanan waktu.
Trik-trik, intimidasi atau kata-kata sarkatis memang sering terlontar di saat kampanye Pemilu guna menyulut emosi calon pendukung, namun sirna seketika begitu hasil pemilu diumumkan. Sikap legawa, berbesar hati dari calon yang kalah, serta saling memaafkan antara kontestan begitu pemungutan suara usai, juga perlu dicontoh.
Sebelum pemungutan suara usai – pada saat Trump meraih 268 dari minimal 270 suara perwakilan pemilih yang diperlukan untuk menjadi orang Nomor Satu di negara Paman Sam itu – , lawannya, Hillary Clinton langsung menerima kekalahannya dengan menelpon Trump.
Beda ‘janji’ kampanye dengan ‘perbuatan’ setelah terpilih, terbukti dalam wawancara Trump setelah terpilih, akhir pekan ini. Trump menyatakan akan meneruskan kebijakan mengenai layanan kesehatan yang merupakan program unggulan presiden terdahulu, Barrack Obama ataud ikenal sebagai “Obamacare”, padahal di saat berkampanye, Trump sesumbar akan menghentikannya.
Salah satu kemenangan Trump yakni keberhasilannya meraih simpati kelompok penduduk kulit putih miskin di luar metropolis yang selama ini merasa termarjinalisasikan. Mereka tersanjung oleh janji-janji kampanye Trump dan menganggapnya sebagai “Godfather” baru. Bagi yang memilihnya, Trump diharap meniupkan angin segar melawan kemapanan, sementara kebijakan luar negerinya yang cenderung proteksionis sehingga mencemaskan negara-negara mitra, justeru disambut baik rakyat AS karena diharapkan akan lebih menyejahterakan mereka.
Tidak salah rasanya jika bangsa Indonesia mengambil hikmah, terkait hal-hal positif dalam penyelenggaraan Pemilu di AS. Program-program yang dijanjikan, rekam jejak kandidat (positif dan negatif) terus dinilai dan menjadi pertimbangan pemilih. Tampilan fisik calon, tidak menjadi daya tarik utama, sedangkan isu-isu SARA, apalagi yang beraroma “money politics” sudah lama ditinggalkan.
Berbeda dengan AS, agama bagi bangsa Indonesia tentu saja penting, sehinggatidak ada salahnya jika pilihan seseorang didasarkan pada kesamaan iman. Preferensi pilihan terhadap calon pemimpin berdasarkan primordial juga sah-sah saja sepanjang tidak ada pemaksaan atau hujatan terhadap orang atau kelompok lain. Namun demikian, pilihan terhadap calon pemimpin selayaknya juga mengacu pada kompetensi, kapasitas dan komitmen calon yang akan dipilih.
Semoga dalam Pilkada serentak Februari 2017 rakyat lebih cerdas untuk memilih pemimpin yang amanah dan pro-rakyat.
