Muslim India Tolak UU Kewarganegaraan Baru

Kerusuhan bernuansa SARA terjadi di New Delhi sejak Senin (24/2) dipicu UU Kewarganegaraan baru yang mempermudah warga non-muslim dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakitstan menjadi WN India. 23 orang dilaporkan tewas, 150 luka-luka

PALING tidak 23 orang tewas dan 150 luka-luka  akibat aksi kekerasan yang meletup sejak Senin lalu (24/2) di ibukota India, New Delhi, dipicu pemberlauan UU Kewarganegaraan baru yang dianggap merugikan warga minoritas Islam.

Kerusuhan yang terjadi di hari pertama lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu yang berlanjut hingga Rabu dilaporkan sebagai peristiwa terburuk yang pernah terjadi di New Delhi sejak beberapa dekade lalu.

Bentrokan terjadi di sejumlah wilayah di timur-laut Delhi,  hanya beberapa Km dari tempat Presiden AS Donald Trump dan PM Narendra Modi mengadakan pembicaraan.

Keresahan warga pemeluk Islam di negeri terpadat ke-2 didunia setelah China dan yang mayoritas warganya pemeluk agama Hindu sudah tersimpan seperti bara api pasca  diberlakukanya UU yang dianggap diskriminatif bagi kelompok muslim sejak Desember lalu.

Mayoritas penduduk India (78,9 persen) atau sekitar 1,07 milyar dari  total 1,34 milyar penduduknya adalah  memeluk agama Hindu, sedangkan muslim berjumlah 14,2 persen atau sekitar 190 juta orang, selebihnya (6,9 persen) Kristen, Budha dan lainnya.

Pasal dalam UU Kewarganegaraan yang menyulut kemarahan keompok muslim  terkait pemberian WN India bagi pemeluk agama minoritas seperti Hindu dan Kristen bagi WN negara-negara yang mayoritas beragama Islam yakni Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan  yang sudah menetap di India sebelum 2015.

Alasannya, adalah persoalan kemanusiaan karena pemerintah India khawatir, jika dipulangkan ke negeri asalnya masing-masing, mereka akan mengalami perlakukan diskriminatif atau bahkan penganiayaan.

Mendagri Junior G Kishan Reddy mengatakan kepada Asian News Int’l  bahwa aksi-aksi kekerasan di tengah lawatan Presiden Trump itu merupakan sebuah “konspirasi untuk memfitnah India”.

Sementara, kelompok muslim menuding partai pemenang pemilu India, BJP (Partai Bharatiya Janata) melalui amendmen UU Kewarganegaraan itu menyasar minoritas muslim dan menghendaki India menjadi negara Hindu.

Sedangkan Presiden Trump menolak mengomentari peristiwa itu dengan mengaatakan, kunjungannya ke India tidak untuk membahas persoalan itu.

“Kami menyerahkan persoalan ini sepenuhnya pada pemerintah India dan mudah-mudahan akan membuat keputusan tepat bagi rakyatnya, “ tutur Trump.

Trump dalam lawatannya di Gujarat sehari sebelumnya juga memuji India sebagai negara yang toleran, yang merangkul kebebasan,   menjaga hak-hak individu, hukum dan matabat seluruh rakyatnya sehingga semangat persatuannya menginspirasi dunia.

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas Islam tentu berharap agar pemerintah India bisa menyelesaikan insiden tersebut seadil-adilnya dan agar umat Islam di sana bisa hidup tenteram. (AP/AFP/Reuters/ns)

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement