JAKARTA – (KBKNEWS) – 28/7 – “Tidak ada musuh atau teman abadi, yang abadi hanyalah kepentingan,” ungkap pameo lawas yang ternyata masih tetap relevan di era now.
Hal itu terjadi antara dua negara seteru bebuyutan di kawasan Timur Tengah : Suriah dan Israel.
Suriah yang berada di kubu negara-negara Arab memegang peran penting dalam Perang Enam Hari pada Juni 1967 dan Perang Yom Kippur pada Oktober 1973 melawan Israel. Kedua perang dimenangkan oleh Israel.
Sampai ini hari kedua negara masih dalam status perang, dan Dataran Tinggi Golan yang direbut Israel pada 1967 masih diduduki pasukan Israel.
Namun perkembangan teranyar seperti dilaporkan CNN Indonesia (28/7) , Presiden Suriah Ahmad Al Sharaa mempertimbangkan kerja sama keamanan dengan Israel.
Al Sharaa mengatakan kesepakatan itu akan mampu membuka jalan bagi perdamaian komprehensif antara Suriah dan Israel, tanpa mengorbankan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan yang direbut Israel pada 1967.
Sharaa mengatakan Suriah sedang berupaya melibatkan sejumlah negara, demi menekan Israel agar mengadopsi kebijakan yang lebih seimbang terhadap Suriah.
“Kami menghindari konfrontasi,” kata Sharaa dalam wawancara dengan Al Jazeera.
Meski membuka peluang kerja sama keamanan dengan negara zionis tersebut, Sharaa tetap menolak membuka hubungan diplomatik atau normalisasi.
Dalam pernyataan dalam majalah Saudi Al Majalla, Sharaa mengatakan, pendekatan Suriah didasarkan pada “tidak adanya masalah” dengan negara-negara tetangga.
Namun demikian , ia menekankan bahwa normalisasi dengan Israel tidak termasuk dalam agenda kebijakan yang diambil negaranya.
“Kesepakatan itu ditandatangani dengan negara-negara yang tidak memiliki wilayah pendudukan atau konflik langsung dengan Israel. Berbeda halnya dengan Suriah di mana Dataran Tinggi Golan milik kami diduduki [Israel],” ujar dia, dikutip dari Anadolu Agency.
Setahun setelah pemerintahan Bashar Al Assad tumbang pada 8 Desember 2024, Suriah mulai memulihkan hubungan diplomatik dengan banyak negara di Timur Tengah, Eropa, dan AS, namun tidak dengan Israel.
Ketika bertemu Presiden Donald Trump November 2025 lalu, dia pun diminta ikut kesepakatan Abraham atau Abraham Accords – perjanjian yang dinisiasi AS – untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menyepakatinya, namun Suriah menolak.
“Saya percaya bahwa situasi di Suriah berbeda dari situasi negara-negara yang melanjutkan kesepakatan Abrahamik,” kata Sharaa kepada Gillian Turner dari Fox.
“Suriah berbatasan dengan Israel, dan Israel telah menduduki Dataran Tinggi Golan sejak 1967. Kami tidak akan memasuki negosiasi secara langsung saat ini,” dikutip dari Jerusalem Post.
Hidupkan Perjanjian Pelepasan Wilayah yang diediasi PBB
Alih-alih membuka hubungan diplomatik, prioritas Suriah saat ini adalah menghidupkan kembali Perjanjian Pelepasan yang ditengahi PBB 1974 atau pengaturan serupa untuk menstabilkan Suriah selatan di bawah pengawasan internasional.
Perjanjian yang ditandatangani pada 31 Mei 1974 di Jenewa itu, disaksikan oleh perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, dan Uni Soviet.
Isinya mencakup kewajiban gencatan senjata, penarikan dan pemisahan pasukan militer, serta pembentukan zona penyangga netral di Dataran Tinggi Golan. Namun hingga saat ini, Dataran Tinggi Golan malah dikuasi Israel.
Pada Perang Oktober 1973, Suriah berupaya membebaskan Golan dari pendudukan Israel. Suriah berhasil setelah perjanjian pelepasan pasukan untuk merebut kembali sebidang wilayah yang mencakup kota utama dan ibu kota Golan, Quneitra.
Ketika warga Quneitra kembali ke rumah mereka yang telah dibebaskan, mereka trauma dan terkejut mendapati bahwa setiap rumah, bangunan, masjid, dan gereja di kota itu telah sengaja dihancurkan oleh buldoser dan dinamit Israel.
Bahkan kuburan-kuburan di kota itu telah digali dan dirampok oleh Israel, hanya beberapa hari sebelum penarikan Israel, seperti yang didokumentasikan oleh BBC dan lainnya.
“Kota Quneitra hancur, menunjukkan bukti nyata agresi Israel terhadap warga sipil, ” demikian sperti dikutip dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (CNNI/ns)
