PALING tidak 18 massa prodemokrasi tewas dan 30 lainnya luka-luka dalam rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah kota di Myanmar, Minggu (28/2) menentang kudeta oleh junta militer yang dilancarkan terhadap pemerintah sipil pada 1 Februari lalu.
Sejak gelombang aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung sebulan, total 21 orang tewas, puluhan luka-luka dan ratusan pengunjuk rasa ditahan oleh kepolisian.
Delapan belas korban dillaporkan tewas akibat bentrok atau ditembaki aparat keamanan saat mereka berunjuk rasa di sejumlah kota antara lain di Bago, Dawei, Lashio, Mandalay, Myeik, Pokokku dan Yangon, Minggu (28/2), menambah jumlah korban menjadi 21 orang dari tiga korban pada aksi pada hari-hari sebelumnya.
Hari itu tak pelak lagi menjadi hari paling berlumuran darah di tengah tiada hari tanpa aksi-aksi unjukrasa yang semakin berekskalasi dan meluas di sejumlah kota besar di negeri seribu pagoda itu.
Selain dilakukan oleh warga lintas usia, rangkaian aksi demo diikuti juga oleh buruh pabrik, tenaga kesehatan, bhiksu, bahkan sebagian anggota polisi yang membelot serta aparat pegawai negeri (ASN).
Pukulan telak dialami rejim junta militer akibat pembelotan dubes Myanmar di PBB Kyaw Moe Tun yang saat mewakili negaranya di Sidang Umum PBB Jumat lalu (26/2) malah menyerukan komunitas nasional menjatuhkan sanksi pada Myanmar.
Moe Tun di di ujung pidatonya, juga meminta agar komunitas int’l membantu pemulihan demokrasi di Myanmar dan mendesak junta militer membebaskan pemimpin de fakto negeri itu Aung San Suu Kyi yang ditahan bersama sejumlah politisi.
Rezim Myanmar tentu saja berang dan menganggap Moe Tun sebagai penghianat, sebaliknya ia menyatakan tekadnya untuk terus berjuang melawan kalompuk kudeta yang didalangi junta militer.
Militer berdalih, mereka mengambil alih kekuasaan karena terjadi kecurangan dalam Pemilu November lalu yang dimenangkan Aung San Suu Kyi bersama partainya, Liga Demokrasi Nasional (LND).
Amerika Serikat telah mengenakan sanksi pembekuan aset pemerintah Myanmar senilai satu milyar dolar AS di negara itu, begitu pula negara-negara UE dan Inggeris serta sejumlah negara yang akan meninjau kembali relasi mereka dengan Myanmar.
Namun sejauh ini rezim junta militer bergeming, agaknya sulit untuk melepaskan kekuasaan yang juga memberikan privilege bagi para jenderal memiliki konsesi tambang-ambang batu jade dan giok bernilai milyaran dolar AS.
Kekuasaan dan harta membuat suatu rezim silau untuk mempertahankannya habis-habisan, walau jika tiba saatnya, rela atau tidak rela, semua harus dilepaskan.
