MYANMAR – Myanmar mengatakan jika sebuah pernyataan Dewan Keamanan PBB tentang krisis pengungsi Rohingya dapat membahayakan.
Dewan Keamanan telah mendesak Myanmar, dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (6/11/2017) untuk memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer berlebihan lagi di Rakhine.
Menanggapi hal tersebut, pemimpin Myanmar Aung Sang Suu Kyi, yang pemerintahan sipilnya kurang dari dua tahun uasaerbagi kekuasaan dengan militer, mengatakan pada Rabu (8/11/2017) bahwa masalah yang dihadapi Myanmar dan Bangladesh hanya dapat diselesaikan secara bilateral, dan hal tersebut menurutnya telah diabaikan dalam pernyataan Dewan Keamanan.
“Selanjutnya, Pernyataan Presiden (Dewan Keamanan) berpotensi dan serius melukai negosiasi bilateral antara kedua negara yang telah berjalan dengan lancar dan secepatnya,” ungkap kantor Suu Kyi mengatakan dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters.
Pernyataan tersebut melanjutkan jika perundingan dengan Bangladesh terus berlanjut, dan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali telah diundang ke Myanmar dari 16-17 November.
Sebuah catatan dibahas dalam perundingan pekan lalu, karena pejabat Bangladesh menyuarakan kemarahan atas juru bicara Suu Kyi yang mencurigai bahwa Bangladesh dapat menarik kakinya untuk menyetujui proses pemulangan tersebut guna mengamankan ratusan juta dolar uang bantuan internasional.
Berbicara di sebuah konferensi untuk anggota parlemen negara-negara anggota Persemakmuran di Dhaka pada hari Minggu, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina meminta lebih banyak tekanan internasional terhadap Myanmar.
“Saya akan meminta kalian semua untuk membahas masalah Rohingya dengan sangat prioritas dan memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan penganiayaan terhadap warganya dan segera membawa mereka kembali secepatnya,” katanya.
Advertisement
