PILPRES 2024 masih jauh, tapi sudah ada lembaga survey yang mengatakan, jika Prabowo calon terkuat ketimbang Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Maka berdasarkan survey, jika Pilpres digelar hari ini dipastikan pemenangnya Prabowo. Enak saja Pilpres digelar hari ini, memangnya Pilpres nggak pakai biaya, apa? Lagi pula, presiden RI yang sekarang mau dikemanakan? Bukan KPU, tapi lembaga survey otaknya sudah Pemilu melulu.
Kita tak bisa mendahului rencana Allah Swt, tapi belum-belum PA-212 sudah memagari. Sang Ketum Slamet Maarif mengingatkan, memangnya Gerindra tidak punya tokoh lain? Sudahlah Prabowo menjadi Negarawan saja. Alasannya, sosok yang kini jadi Menhannya Presiden Jokowi itu sudah finish. Mungkin Slamet Maarif tidak enak saja mau bilang, masak ada Capres anggur kolesom (baca: orang tua).
Menyarankan untuk jadi Negarawan, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, menjadi Negarawan itu tak semudah bikin bakwan. Meskipun tak ada tunjangan pensiunnya dan kendaraan dinasnya, tapi lebih susah ketimbang menjadi Kepala Negara. Mari kita lihat, sejak Indonesia merdeka hingga pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hari ini, Indonesia sudah memiliki 7 Kepala Negara. Taruhlah Bung Karno dan Pak Harto masing-masing menjabat dua periode, jumlahnya sejak RI berdiri hingga kini paling-paling baru 16 orang.
Lalu berapa Negarawan Indonesia yang pernah mengukir prestasi buat republik ini? Tak ada datanya secara resmi. Sebab mereka tak pegang kekuasaan, tetapi jejak-jejak kebaikannya bisa dirasakan. Sebalikya Kepala Negara, dia punya kekuasaan tapi banyak pula yang korban perasaan.
Bagaimana tidak korban perasaan? Sekedar contoh misalnya, pengin sekali jadi Kepala Negara, tapi tak pernah kesampaian. Ada yang sampai jadi Capres, ada pula yang baru sampai tahap dielus-elus dan didorong-dorong doang. Ada pula tak ada yang mendorong tak ada pula yang mengelus-elus, tapi dengan pedenya memproklamirkan diri mau nyapres.
Tapi ketika seorang tokoh punya elektabilitas, punya uang kertas, dan dapat dukungan parpol koalisi, jalan untuk menjadi Kepala Negara menjadi gampang dan lapang. Lalu bagaimana untuk menjadi Wakil Kepala Negara (Wapres), bukankah mereka harus satu paket? Wapres mah hanya pelengkap penderita. Maka syaratnya cuma dua, yakni punya elektabilitas dan 5 tahun berikutnya dijamin tak ambisi mau Nyapres. Mudah sekali bukan?
Beda sekali dengan Negarawan. Dia tak perlu kursi kekuasaan, tapi sepak terjangnya menginspirasi dan jauh dari korupsi. Dia menomersatukan kepentingan bangsanya, ketimbang pribadi dan golongannya. Seorang Negarawan tidak mau mengonyol-onyol-kan diri, “Kalau mau terpilih jadi Kepala Negara, Wapresnya harus saya…..”
Sekedar contoh, Bung Hatta tahun-tahun awal kemerdekaan, kepengin sekali punya sepatu merk Bally. Beli juga mampu, tapi karena rakyat Indonesia masih miskin, tak tega membelinya. Lalu ada lagi PM Muhammad Natsir, di tahun 1950-an pernah dikirimi mobil Impala oleh pengusaha, tapi ditolaknya. Ketika anak istrinya kecewa akan sikap suami, M. Natsir bilang, “Itu bukan hak kita, kita cukup dengan mobil yang ada.”
Karena lebih belakangan hadir, Kapolri Hugeng Iman Santosa (1968-1971) lebih fenomenal. Begitu jadi Kapolri banyak cukong kirim meubeler ke rumah, tapi langsung dibuang ke jalan. Bahkan istrinya pun, Merry, tidak boleh lagi buka toko bunga, karena khawatir jadi ajang menyuap lewat keluarga.
Maka Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beberapa hari lalu mengusulkan, Hugeng Imam Santosa priyayi Pekalongan itu menjadi Pahlawan Nasional. Beliau memang seorang negarawan, sehingga layak menerimanya. Dialah pejabat pejuang kejujuran dan ketegasan tanpa cacat, sayangnya tak dihargai oleh penguasa Orde Baru.
Untuk awet menjadi pejabat, orang Jawa punya resep: harus bisa ngewula ratu (baca: melayani pimpinan). Apa maunya atasan, meski bertentangan dengan hati nurani, dipatuhi saja. Jika atasan itu seorang presiden, maka mentri model demikian akan dipakai terus. Di masa Orde Baru, hal itu sudah bukan rahasia lagi. Tapi Kapolri Jendral Hugeng Imam Santosa tidak mau dan tidak bisa jadi pejabat yang membebek, yang apa kata Pak Harto dijawab, “Nun inggih kawula noknon (baca: siap).” Jendral Hugeng siap berseberangan dengan Presiden, apapun resikonya.
Sekitar tahun 1968 ramai soal penyelundupan mobil mewah oleh anak muda Roby Cahyadi. Ternyata dia memang “bermain” dengan para pejabat kepolisian dan Bea Cukai. Dan Kapolri tak peduli siapa beckingnya, bakal disikat. Tapi apa lacur? Dalam buku Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan ditulis, ketika Hugeng ke Cendana, justru Roby Cahyadi lebih dulu ada di dalam bersama Pak Harto.
Tak lama kemudian muncul berita menggegerkan dari Yogyakata, Sumariyem alias Sum Kuning penjual telur diperkosa sejumlah pemuda anak pejabat DIY termasuk putra Pahlawan Revolusi. Polisi malah menutupi dan merekayasa kasus. Kapolri Hugeng turun tangan, tapi malah dicopot dan kasusnya ditangani Kopkamtib.
Jendral Hugeng pun bertanya pada Pak Harto, kenapa dicopot. Jawab Pak Harto, “Tak ada tempat buatmu. Kalau mau jadi Dubes di Swedia apa Belgia.” Hugeng menolak, dan mending keluar dari Kepolisian. Untuk mengisi kesibukan main musik “Hawaian Senior” di TVRI. Tapi gara-gara bersama Bang Ali ikut teken “Petisi 50” di tahun 1980, acara itu dihapus.
Dan Hugeng terus digencet, sampai-sampai menghadiri HUT Bayangkara 1 Juli saja tidak diperbolehkan. Begitulah nasib seorang negarawan, yang setia pada kejujuran serta tegas pada prinsip, tapi di masa Orde Baru malah tak dihargai. Maka Gus Dur pun pernah bilang, di Indonesia polisi jujur hanya dua, yakni: Hugeng Imam Santosa dan polisi tidur. (Cantrik Metaram)
