NGO Indonesia Godok Rencana Atasi Krisis Kelaparan di Somalia

JAKARTA (KBK) – Humanitarian Forum Indonesia dengan didukung oleh anggota-anggotanya yaitu Dompet Dhuafa dan PKPU serta difasilitasi oleh UNOCHA menggelar Diskusi Peran Indonesia dalam Menyediakan Bantuan Kemanusiaan Bagi Krisis Kelaparan di Somalia.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi situasi kelaparan yang terjadi di Somalia guna menemukan kontribusi atau bantuan kemanusiaan yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam satu pintu dan satu strategi.

Anthea Webb Country Representative WFP mengatakan Somalia sebagai negara yang berkonflik selama puluhan tahun perlu ditangani secara menyeluruh hingga tuntas utamanya dalam mengentaskan masalag kelaparan yang kian parah. Anthea menuturkan dalam hal ini PBB khususnya FAO harus bekerja lebih keras guna menanggulangi bencana kelaparan yang berada di depan mata.

“Seperti diketahui bersama bahwa program yang dijalani FAO sudah berjalan selama 20 tahun di Somalia,  namun masih dibutuhkan kerja keras untuk menyelesaikan ini,” ujar Anthea di Jakarta, Jumat (28/4).

Anthea menambahkan hingga tahun 2017 hampir 90 persen masyarakat pedesaan dan kota 60 persen masyarakat yang tinggal di kota hidup miskin. Secara keseluruhan menurut Anthea 12 juta warga Somalia hidup miskin.

“Yang baru bisa di jangkau oleh UNOCHA baru 1,8 juta warga karena sebagain besar masyarakat Somalia berada di wilayah yang berbahaya untuk di kunjungi,” ujar Anthea.

Dari catatan Anthea setidaknya dibutuhkan dana sebesar 240 juta dollar dalam waktu dekat untuk membantu warga Somalia dalam 6 bulan ke depan.

Presiden Direktur PKPU  Agung Notowiguno menambahkan hal utama yang paling mendesak guna menanggulangi kekeringan di Somalia ialah membangun sebuah fasilitas untuk menjawab permasalahan air. Dalam hal ini Agung menguslkan membuat semacam sumur bor di enam titik wilayah terparah.

Agung menuturkan bila melihat kondisi Somalia secara umum kemungkinan bahaya kelaparan sangat tinggi termasuk meliputi hampir seluruh wilayah di tanduk Afrika. Ada 22,9 juta warga Afrika yang mengalami kekeringan dimana 6 juta diantaranya berada di Somalia.

“Jika pada bulan April-Oktober ini tidak turun hujan berarti hampir 4 tahun sudah Somalia mengalami kekeringan, sungai yang melintasi Mogadishu kering. Hal ini juga mengancam peternakan yang merupakan mata pencaharian utama warga Somalia, pakan ternak sudah kering. Ini menjadi konsen kami,” tutur Agung.

Di luar bencana kekeringan,  harga pangan yang meningkat juga masih menjadi kendala guna membebaskan warga Somalia dari kelaparan. Untuk itu dikatakan Agung PKPU menaruh perhatian lebih terhadap Kebutuhan jangka panjang warga Somia yakni pembuatan sumur. Akibat kesulitan air kini warga Somalia juga tak sedikit yang terjangkit kolera.

“Secara menyeluruh misi utama NGO Indonesia membantu Somalia adalah pencegahan wabah, pemulihan mata pencaharian, pendidikan formal, layanan kesehatan, distribusi air bersih termasuk memberikan paket makanan,” Jelasnya.

Dalam paparannya Agung mengatakan sumur bor yang bakal diaplikasikan kelak akan menggunakan energi ramah lingkungan seperti PLTS mengingat ketiadaan suplai listrik dari negara.

“Kendalanya adalah keamanan,  bisa jadi biaya keamanan yang kita kucurkan bisa lebih besar dari paket bantuan,” kata Agung.

Meneruskan gagasan yang dilontarkan PKPU,  Bambang Suherman Direktur Komunikasi dan Mobilisasi Sumber Daya Dompet Dhuafa mengungkapkan diluar isu keamanan dan kekeringan yang berbuntut kelaparan, kendala terbesar yang kini ada di depan mata adalah belum adanya pihak dari Pemerintah Somalia yang bersedia untuk dijadikan rekan komunikasi menyoal distribusi bantuan.

“Kami melakukan semuanya dengan mengikuti pakem OCHA.  Kami ingin melakukan sesuatu yang memiliki efek jangka panjang tetapi tantangan paling berat adalah tidak ada pihak pemerintah sedangkan keamanan sendiri tidak menjamin,” jelas Bambang.

Bambang melanjutkan,  Ketika G to G tidak bisa berbuat banyak, NGO Indonesia harus lebih mempererat kerjasama dengan NGO lokal untuk membuat mekanisme kerjasama dengan representasi yang tepat.

Untuk itu Bambang mengusulkan bantuan didistribusikan melalui pendekatan wilayah yang paling aman. Menurut hasil pandangan Dompet Dhuafa wilayah utara Somalia merupakan wilayah yang lebih aman ketimbang yang berada do Ibu Kota Mogadishu dan wilayah selatan.

“Jadi kita instal program bantuan di sana hingga berjalan sampai produksi setelah itu kita alirkan wilayah itu ke wilayah konflik. Kita jadikan wilayah ini sebagai shelter logistik semacam wilayah penyangga,” jelas Bambang.

Salman Al Farisi Staf Ahli bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Luar Negri RI menyambut positif ide gagasan dan opsi yang diberikan NGO Indonesia dalam mengatasi isu-isu kemanusiaan internasional. Salman berkomitmen Kemenlu akan menindaklanjuti laporan-laporan yang diberikan NGO Indonesia guna membantu rakyat Somalia.

“Kami berpikir NGO Indonesia sudah bagus karena sudah sangat berpengalaman seperti membantu Myanmar dan Nepal,” ucapnya.

Secara khusus Salman mengapresiasi forum diskusi ini karena dapat dijadikan sebuah permulaan yang bagus untuk memulai koordinasi. Dalam paparannya Salman juga mengatakan bahwa Kemenlu bakal mendukung sesuai dengan kapasitasnya.

“Kami mohon point diskusi ini diajukan secara resmi ke Kemenlu. Kami akan teruskan ke Bu Menlu sehingga Menlu akan memiliki opsi-opsi untuk membantu Somalia,” ujarnya

Advertisement