JAKARTA, KBKNews.id – Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki peran penting dalam menyalurkan kembali kekayaan dari para muzaki (pembayar zakat) kepada mustahik (penerima zakat). Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi tingkat kemiskinan.
Namun, hingga kini, masih sedikit OPZ yang benar-benar melakukan pengukuran dampak dari program-program mereka. Pertanyaan mendasar seperti “Apakah mustahik yang dibina sudah berhasil keluar dari kemiskinan?” masih jarang dapat dijawab dengan data konkret.
Berangkat dari hal tersebut, Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) bersama Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Southeast Asia (J-PAL SEA) — lembaga riset di bawah LPEM FEB Universitas Indonesia — mengadakan kegiatan Research-to-Policy Showcase bertajuk “Mini Workshop Bersama Organisasi Pengelola Zakat: Berbagi Praktik Baik dari Pendekatan Graduasi untuk Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem bagi Mustahik di Indonesia”.
Acara ini berlangsung di Gedung Ali Wardhana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rabu (8/10/1025).
Pada kesempatan itu, Haryo Mojopahit dari IDEAS menyampaikan pentingnya pembuktian nyata dari kinerja OPZ
“Benarkah OPZ sudah mengentaskan kemiskinan di Indonesia sesuai dengan slogannya ‘Mustahik Naik Kelas (Muklas)’? Kita perlu bukti (evidence) bahwa OPZ memang telah berhasil ‘meluluskan’ (graduasi) para mustahik menjadi muzaki di wilayah tertentu,” ujar Haryo.
Menurut Haryo, melalui workshop ini, OPZ diajak untuk memahami Pendekatan Graduasi, metode yang telah terbukti efektif di berbagai negara untuk mengukur hasil program pengentasan kemiskinan.
Ukur Dampak dengan Pendekatan Ilmiah
Direktur Eksekutif J-PAL SEA, Lina Marliani, M.A., menjelaskan bahwa Pendekatan Graduasi menggunakan metode randomized control evaluation atau evaluasi kontrol acak untuk mengukur efektivitas program.
Pendekatan ilmiah ini, lanjutnya, juga telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia maupun negara lain sehingga dapat membantu OPZ mengembangkan serta memperluas cakupan programnya hingga bisa diadopsi menjadi kebijakan publik.
Senada dengan itu, Ketua Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Elan Satriatama, menuturkan bahwa program Graduasi sejalan dengan strategi pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Strategi tersebut terdiri dari dua arah utama: pertama, mengurangi beban masyarakat melalui bantuan tunai maupun non-tunai, jaminan kesehatan dan pensiun, serta tunjangan melahirkan; dan kedua, membangun aset, keterampilan, serta mata pencaharian melalui program seperti Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PENA) dan Kartu Prakerja.
“OPZ dapat melengkapi upaya pemerintah ini. Indonesia terlalu luas untuk satu pendekatan yang sama bagi semua daerah. Karena itu, dibutuhkan program yang berbasis komunitas,” kata Elan.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Indonesia Bebas Kemiskinan
Perwakilan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Muhibbudin, menilai bahwa OPZ memiliki kontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.
Kemenag juga telah menjalankan berbagai inisiatif seperti Kampung Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) yang melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA).
Sementara itu, Direktur LPEM FEB UI, Dr. Hera Susanti, menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.
“LPEM FEB UI siap mendukung upaya kolaborasi sekaligus melakukan kajian dampak dari kerja sama tersebut,” ujarnya.
Workshop ini diikuti oleh lebih dari 20 OPZ nasional serta sejumlah asosiasi, antara lain Forum Zakat (FOZ) dan Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ).
Dalam kegiatan tersebut, para peserta melakukan pemetaan program pemberdayaan yang sejalan dengan pilar Program Graduasi, mencakup perlindungan sosial, penguatan mata pencaharian, inklusi keuangan, pemberdayaan sosial, dan pendampingan berkelanjutan.
Setelah proses pemetaan, OPZ diharapkan dapat berkolaborasi melaksanakan program Graduasi di wilayah tertentu sekaligus mengukur dampaknya secara bersama. Dengan langkah konkret ini, diharapkan zakat benar-benar dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. *
