
POLISI hendaknya memanfaatkan momen kasus premanisme di pasar Pringgan, Medan dan Pasar Gambir, Deli Serdang yang viral di media massa sebagai pintu masuk untuk membasmi kejahatan yang sudah berlangsung puluhan tahun di berbagai wilayah tanpa tersentuh aparat hukum.
Dalam dua kasus tersebut, korbannya yakni BA, pedagang sayur di pasar Pringgan Medan yang ditusuk dengan senjata tajam oleh preman (BS) yang juga anggota suatu ormas pada Agustus lalu, bak pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga” malah dilaporkan oleh pelaku pada polisi yang lalu menetapkannya sebagai tersangka.
Kepada wartawan, BA mengungkapkan (28/10), saat menurunkan barang di lapak dagangannya di Pasar Pringgan sekitar pukul 06.00 pagi ia dipalak oleh pelaku yang marah-marah karena tidak diberi uang, lalu mengajak rekannya sehingga terjadi keributan dan penikaman dengan senjata tajam terhadap dirinya.
“Saya dorong tubuh pelaku yang mencoba menikam dada kanan dan kiri saya, lalu saya ambil kunci ban mobil dan saya balas dengan memukul kepalanya, “ . Namun BA yang kemudian diobati di RS, terkejut karena ia ditetapkan menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh pelaku pada Polsek Medan Baru.
KUHP Pasal 39 ayat (1) jelas menyebutkan, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak terpidana.
Kapolda Sumut Irjen Panca Putra mengakui, ada kesalahan prosedur dalam penanganan kasus tersebut, dan sejauh ini tidak ada bukti, korban BA memiliki niat (mensrea). Polda pun melakukan evaluasi terhadap kasus tersebut dengan menggelar perkara khusus.
Kasus serupa dialami ibu pedagang sayur di Pasar Gambir, Deli Serdang, Sumut, Liti Wari Iman Gea yang dianiaya oleh preman karena menolak dipalak (11/10), namun anehnya, ia juga malah ditersangkakan oleh polisi setempat, Polsek Percut Sei Tuan.
Setelah perkaranya ditarik ke Polda Sumut, status tersangka terhadap Gea dicabut, sementara terduga pelaku (BS) ditahan, serta dua rekannya (DD an FR) masih buron.
Tak Tersentuh Hukum
Sementara Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono dalam dialog di TV swasta, Senin pagi (1/11) mengemukakan, praktek pemalakan oleh preman tak tersentuh hukum sudah berlangsung puluhan tahun di seluruh pasar tradisional di Indonesia.
“Jaringannya sangat luas, sukar diberantas, sering melibatkan oknum-oknum polisi di level pos polisi dan polsek setempat, anggota babinsa dan aparat desa, bagi-bagi jatah dengan preman, “ ujarnya.
Untuk itu, Sudaryono berharap, dua kasus di Sumut tersebut menjadi momen pembasmian preman pasar di seluruh Indonesia yang sudah bertahun-tahun menjadi predator terhadap para pedagang kecil yang mencari nafkah untuk makan sehari-hari.
Sementara pakar hukum pidana Asep Iriawan menilai, jika ada kemauan, apa sulitnya menggerakkan polisi dan petugas keamanan untuk membasmi premanisme yang beroperasi di pasar-pasar atau di lingkungan pemukiman.
Tim Saber Pungli di lembaga-lembaga pemerintah pusat dan juga di instansi-instansi di daerah dyang dibentuk berdasarkan Perpres No. 87 tahun 2016 di bawah kendali Menkopolhukam, menurut Asep, mestinya bisa diberdayakan, begitu pula satpol PP dan aparat dan instansi teritorial seperti Polres, Polsek, Kodim, Koramil dan Babinsa.
Sejauh ini nyarus takterdengar kiprah tim Saber Pungli yang dibentuk untuk mencegah dan menangani berbagai penyimpangan termasuk tindak pidana korupsi dan pungli yang terjadi di instansi di pusat mau pun daerah.
Menurut Asep, para preman sudah sangat meresahkan, bahkan mereka beroperasi dekat dari kantor kelurahan, kantor polisi, koramil atau Kodim. “Negara harus hadir, kalau perlu hidupkan lagi petrus seperti dulu, walau dianggap melanggar HAM, “ serunya.
Menurut catatan, pemerintah melakukan perburuan terhadap para preman dan penjahat yang sudah sangat meresahkan masyarakat pada era Orde Baru 1980-an dengan aksi-aksi penembakan misterius (petrus).
“Apa mau nunggu sampai, istri atau anak perempuan kita diperkosa di hadapan kita, “ kata Pangab Jenderal Benny L Moerdani saat itu merespons protes para aktivis HAM di dalam dan di luar negeri terhadap aksi-aksi para petrus membantai para preman.
Asep juga berharap Kementerian Koperasi dan UKM ikut cawe-cawe membasmi premanisme. “Percuma cuma konsep-konsep pengembangan Koperasi dan UKM jika tidak memikirkan perlindungan bagi para pelaku usaha, “ tuturnya.
Para preman yang sudah lama jadi “predator pemangsa” pedagang kecil, yang korbannya termasuk ibu-ibu, sudah sepantasnya dibasmi untuk menggairahkan roda-roda ekonomi UKM dan juga melindungi pelaku usaha yang banting tulang hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari.
Ayo semua pemangku kepentingan, juga para wakil rakyat di pusat dan daerah (DPR dan DPRD) tunjukkan kepedulian dan keberpihakan kalian pada wong cilik.
“Segera lah bergerak, jangan cuma nunggu instruksi Presiden Jokowi!”,
02:03
Amerika Serikat (AS) pada Minggu (31/10/2021) mengatakan “sangat prihatin” tentang laporan bahwa junta Myanmar melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan menghancurkan lebih dari 100 rumah serta gereja-gereja Kristen di negara bagian Chin Barat. “Serangan-serangan mengerikan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban militer Burma, dan mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran berat dan pelanggaran HAM, termasuk dengan mencegah penyerahan senjata ke militer,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama Myanmar sebelumnya. Baca juga: Junta Militer Myanmar Hukum Tangan Kanan Aung San Suu Kyi 20 Tahun Pada Jumat (29/10/2021), media lokal dan saksi mata melaporkan bahwa pasukan militer Myanmar menembaki kota Thantlang, setelah konfrontasi dengan pasukan pertahanan diri lokal. Api kemudian melalap kota itu, menghancurkan puluhan rumah dan bangunan, termasuk kantor Save the Children, badan amal yang berbasis di London dan mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan melansir AFP. Sebagian besar penduduk Thantlang telah meninggalkan kota selama bentrokan bulan lalu, banyak dari mereka melintasi perbatasan ke India. Tim informasi militer Myanmar mengonfirmasi pada Sabtu (30/10/2021) bahwa dua gereja dan 70 rumah dibakar di kota itu. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Tetapi, mereka menuduh “pasukan pertahanan rakyat” setempat sebagai penyebab kebakaran, setelah pasukan keamanan bentrok dengan para pejuang mereka. Baca juga: Jika Mau Tegas, ASEAN Harusnya Mengakui NUG Myanmar Bukan Junta Militer Juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan kepada media lokal bahwa peran militer dalam penghancuran Thantlang adalah “tuduhan yang tidak berdasar.” AFP tidak dapat secara independen memverifikasi laporan dari daerah terpencil itu. Price mengatakan Washington juga menyatakan keprihatinan atas “intensifikasi operasi militer” oleh junta di seluruh negara Asia Tenggara.




