SHAHBAZ Sharif (70), anggota parlemen kubu oposisi seperti diperkirakan semula, memenangi pemilihan perdana menteri Pakistan, Selasa (11/4), namun sejumlah “PR” menghadang pemerintahannya.
Adik perdana menteri tiga periode, Nawaz sharif (1990 -1993, 1997 -1999 dan 2013 – 2017, didukung 174 dari 342 suara di parlemen setelah sekitar 100 suara pendukung PM petahana Imran Khan dari Partai Keadilan mogok di tingkat Majelis Nasional (semacam MPR).
Dengan 174 dari 342 suara di parlemen, Shahbas memiliki suara yang cukup untuk meloloskan UU di Majelis Nasional, walau jumlah itu belum aman jika dihadang oleh pendukung Khan yang bisa menekan parlemen hingga berpotensi memperdalam krisis.
Khan yang mantan bintang pemain Kriket yang berkuasa selama tiga tahun delapan bulan di bawah panji-panji Islam konservatif, digulingkan, Minggu (10/4) melalui mosi tidak percaya setelah ditinggal sekutu dan mitra koalisi utama.
Partai Pakistan Tehreek-e-Insyaf (PTI) pimpinan Khan ditinggalkan oleh mitra koalisinya BAP, Muttahida Qaumi Movement (MKM) dan Liga Muslim Pakistan – Quaid (PML-Q) setelah oposisi melancarkan mosi tidak percaya.
Kemenangan Shahbaz, satu-satunya orang kuat calon pengganti Khan, menurut sejumlah pengamat setempat, belum bisa menjamin negara berpenduduk 225 juta itu bakal keluar dari krisis energi, ekonomi termasuk inflasi akibat dampak pandemi.
Dalam pernyataan kemenangannya, Shahbaz secara tersirat menyebutkan, pemerintah terdahulu di bawah Imran “salah urus” sehingga ia harus memikul beban berat untuk mengembalikan pengelolaan negara pada jalur yang seharusnya.
“Pakistan sedang menghadapi defisit transaksi berjalan yang besar dalam sejarah, “ ujarnya.
Sebaliknya Khan pasca kekalahan, mengumpulkan ratusan ribu pendukungnya untuk turun ke jalan guna memprotes pemerintah baru yang dianggapnya dipaksakan.
Sementara di sejumlah kota-kota besar di Pakistan, para pendukung Khan yang mayoritas anak-anaka muda melakukan pawai dengan mengusung bendera partai serta meneriakkana tekad mereka untuk membawa partainya kembali memimpin negeri itu.
Khan juga menuntut percepatan Pemilu dari yang sudah dijadwalkan yakni setelah Agustus 2023, sementara ia juga memanfaatkan sentimen anti Amerika Serikat dengan menuding negara itu berkonspirasi menggulingkannya. AS sendiri membantah katerlibatannya dalam politik domestik Pakistan. (AP/Reuters/NS)
