JENEWA – Para diplomat Palestina di Jenewa telah mengajukan keluhan pada PBB untuk melawan Israel karena melakukan tindakan diskriminatif dan melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian anti-rasisme PBB hanya untuk mempertahankan “pendudukan kolonial.”
Keluhan itu disampaikan oleh Duta Besar Palestina kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB Ibrahim Khraishi kepada badan yang memantau pelaksanaan konvensi PBB melawan rasisme pada hari Senin (23/4/2018).
Dalam dokumen seteesbal 350 halaman yang dilihat oleh The Guardian, Palestina mengatakan rezim Tel Aviv menerapkan kebijakan yang memiliki “tujuan bersama untuk memindahkan dan menggantikan rakyat Palestina dengan tujuan mempertahankan pendudukan kolonial.”
Palestina mencatat beberapa kasus pelanggaran hak oleh Israel di wilayah pendudukan, menuduh rezim berusaha mempertahankan mayoritas demografi Yahudi di seluruh sejarah Palestina.
“Tidak hanya tujuan dari rezim permukiman diskriminatif itu sendiri, itu lebih lanjut dikelola oleh sistem tindakan diskriminatif, sangat merampas hak-hak fundamental rakyat Palestina,” katanya.
Keluhan juga mengatakan warga Palestina sangat terbatas dalam kebebasan bergerak mereka dibandingkan dengan pemukim Israel dan tunduk pada “penyitaan dan penyitaan” dari tanah mereka, termasuk pembongkaran rumah.
Utusan PBB Palestina telah meminta komisi independen untuk menyelidiki kejahatan Israel setelah empat warga Palestina tewas di Jalur Gaza.
Ia juga mengatakan Israel melanggar hak untuk perlakuan yang sama sebelum pengadilan dengan menggunakan sistem hukum terpisah untuk Palestina dan pemukim, dan menunjuk pada hukuman maksimum yang lebih tinggi untuk terdakwa Palestina.
Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), sebuah badan yang terdiri dari 18 ahli independen, ditugaskan untuk memantau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang telah diratifikasi Israel pada tahun 1979.
Palestina, yang diberikan status pengamat di Majelis Umum PBB pada tahun 2012, menandatangani konvensi pada tahun 2014.
Mereka mengatakan Israel melanggar pasal 3 dari konvensi, yang melarang segregasi rasial dan apartheid.
“Jelas bahwa tindakan Israel adalah bagian dari rezim yang meluas dan menindas yang dilembagakan dan sistematis; yang memberikan perlakuan terpisah dan tidak adil kepada warga Palestina, ”kata warga Palestina, menyerukan pembongkaran semua permukiman ilegal Israel.
Sebelumnya pada hari Jumat, duta besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour meminta badan dunia untuk membentuk sebuah komisi independen untuk menyelidiki kejahatan Israel setelah empat warga Palestina tewas di Jalur Gaza yang terkepung.
Kasus ini kemungkinan akan memicu penyelidikan panjang dan profil tinggi oleh badan-badan dunia yang memantau rasisme dan diskriminasi.





