SETELAH para dokter dan perawat, sejumlah Kepala Daerah juga berguguguran menjadi syuhada Covid-19. Mereka memang para pejuang kemanusiaan di garda paling depan, menghadapi pandemi Corona yang belum ada tanda-tanda berakhir. Bahkan semakin merajalela, karena hingga Senin sore 28 September 2020, terpapar Corona secara nasional mencapai 278.722 orang, sementara yang meninggal 10.473. Tapi ironisnya, Pemerintah-DPR-KPU ngotot menggelar Pilkada 2020 tetap 9 Desember mendatang.
Beberapa hari lalu Menko PMK Muhadjir Effendi mengingatkan, pekerjaan menjadi dokter adalah sangatlah mulia. Hanya seringkali, dokter lupa menjaga keselamatan diri karena lebih mengutamakan tuntutan profesi dan tanggung jawab sosial. Fakta membuktikan, 123 dokter gugur di garda paling depan, sejak Corona masuk Indonesi awal Maret 2020 lalu.
Jumlah perawat yang jadi korban juga bukan sedikit, sampai 4 September lalu tercatat 71 orang yang meninggal akibat bersama dokter melawan Covid-19. Sama seperti dokter, karena tugas sosialnya mereka juga sering lupa menjaga keselamatan diri sendiri.
Menanggulangi wabah Corona menjadi tugas bersama, baik pemerintah pusat, daerah maupun rakyat itu sendiri. Sayangnya, sering mereka tidak kompak. Ada Pemda yang berseberangan dengan kebijakan pusat. Ada wakil rakyat yang ngeyel dengan kebijakan Pemda. Rakyatnya apa lagi. Mereka ini paling ngeyel, hanya diminta mematuhi protokol kesehatan saja, susahnya bukan main.
Maka tak mengherankan, hingga 28 September hari ini, korban terpapar Corona sebanyak 278.722 orang, sembuh 206.870 orang, sementara yang meninggal 10.473. Korban terbanyak dari DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dua provinsi ini saling berkejaran dan bergantian jadi “juara umum” Covid-19. Kadang DKI, kadang Jatim. Dan kedua provinsi ini juga silih berganti menjadi “runer up”.
Korban Covid-19 di daerah menjadi tanggungjawab Pemda-Pemda, meski kebijakannya harus selalu konsultasi dengan pusat. Maka, bupati dan walikota adalah bumpernya. Lazimnya bumper mereka siap “penyok-penyok” untuk melindungi rakyatnya. Maka kita pernah mendengar Walikota Surabaya Tri Rismaharini sampai nangis dan sujud di depan IDI Jatim, karena dipaido (dipersalahkan) dalam menangani Corona di wilayahnya.
Dari Kabupaten Sidoarjo, kita juga angkat topi pada sikap Plt Bupati Nur Ahmad Syaifuddin. Pada 26 Maret dini hari, dia ikut turun terjun langsung memakamkan korban Covid-19, karena para penggali sendiri ketakutan akan ancaman Covid-19. Baru setelah dibujuk-bujuk mereka bahu membahu bersama Cak Nur memakanmkan korban Corona. Tapi tragisnya, 5 bulan kemudian tepatnya 24 Agustus 2020 Plt Bupati Nur Ahmad Syaifuddin itu juga meninggal terpapar Covid-19.
Sebelumnya, sejumlah Kepala Daerah juga berguguran karena di barisan paling depan menghadapi Corona. Pertama kali Bupati Morowali Utara (Sulteng), Aptripel Tumimor pada 2 April 2020, disusul Walikota Tanjungpinang (Babel) Syahrul pada 28 April 2020. Walikota Banjarbaru (Kalsel) Najmi Adhani juga menyusul pada 10 Agustus 2020, dan tak lama kemudian Edward Antony Wakil Bupati Way Kanan (Lampung) pada 16 Agustus 2020. Tak kalah tragis adalah Bupati Berau (Kaltim) M. Muharam, dia meninggal terpapar Covid-19 setelah ikut arak-arakan pendaftaran ke KPUD
Dari Jakarta, Sekda DKI Saefullah juga meninggal karena terpapar Corona pada 16 September lalu. Dia merupakan “bemper”-nya Gubernur Anies Baswedan setiap menghadapi berbagai masalah. Dan karena dalam penanggulangan Covid-19 ini dia paling sibuk, akhirnya ikut pula menjadi syuhada penanggulangan Corona.
Sudah begitu banyak korban Covid-19 dari rakyat sampai pejabat, tapi ironisnya Pemerintah-DPR dan KPU ngotot tetap menggelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Padahal pengamat politik M. Qodari sekaligus pemilik lembaga survey Indo Barometer sudah punya catatan, calon peserta Pilkada yang terpapar 63 orang, anggota KPU dan KUD 21 orang, Bawaslunya baru Boyolali saja sudah 96. Maka dengan berseloroh M. Qodari bertanya, “Ini mau Pilkada atau kontes Covid-19?” (Cantrik Metaram)
