New York- Komisi hak asasi manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (OHCHR) mendesak Filipina meluncurkan investigasi dari klaim pembunuhan yang dilontarkan Presiden Rodrigo Duterte.
Beberapa hari lalu, Duterte mengklaim pernah membunuh sejumlah orang dengan tangannya sendiri. Hal ini dilakukan dalam usahanya memberantas kejahatan narkotika saat masih menjadi Wali Kota Davao.
“Otoritas yudisial Filipina harus mendemonstrasikan komitmen mereka untuk menegakkan hukum dengan meluncurkan investigasi pembunuhan,” kata kepala UNHCR Zeid Ra’ad Al Hussein, merujuk pada klaim pembunuhan Duterte, seperti dilansir Reuters, Selasa (20/12/2016).
“Pembunuhan yang dideskripsikan Presiden Duterte melanggar aturan internasional, termasuk hak hidup, kebebasan dari aksi kekerasan, dan perlindungan yang adil. Seseorang baru dinyatakan bersalah jika pengadilan memutuskan demikian,” sambung dia.
Al Hussein juga meminta investigasi independen atas perang melawan narkoba yang diterapkan Duterte sejak menjadi presiden. Ia mengaku terkejut dengan tingginya angka kematian terbaru.
Beberapa sekutu Duterte di Kongres Filipina mengatakan seorang presiden kebal terhadap segala jenis jeratan hukum dan tidak dapat diinvestigasi atas aksi yang dilakukan sebelum dirinya menjabat. Seorang presiden baru bisa diperiksa setelah dia turun dari jabatannya.
Seperti diketahui, Operasi pemberantasan kejahatan narkoba yang melibatkan polisi dan para pembunuh misterius di Filipina sejauh ini telah menewaskan sekitar 6.000 orang.
