MYANMAR – Seorang pejabat hak asasi manusia PBB telah memohon Bangladesh untuk menangguhkan rencananya untuk memulai pemulangan Muslim Rohingya ke Myanmar bulan November ini, karena khawatir mereka akan menghadapi kekerasan atau pelecehan.
“Saya belum melihat ada bukti dari Pemerintah Myanmar mengambil langkah-langkah nyata dan konkret untuk menciptakan lingkungan di mana Rohingya dapat kembali ke tempat asal mereka dan tinggal di sana dengan aman dengan hak-hak fundamental mereka dijamin,” ungkap Yanghee Lee, pelapor khusus HAM di Myanmar, dilansir situs resmi PBB, Selasa (6/11/2018).
Lee mengatakan dia khawatir Rohingya akan menghadapi penderitaan, kekerasan, atau pelecehan karena Myanmar telah gagal mengambil langkah nyata untuk kembalinya Rohingya ke negara perbatasan Rakhine pada November.
“Tidak hanya Rohingya menghadapi kekerasan yang mengerikan di tangan pasukan keamanan pada tahun 2016 dan 2017 tanpa akuntabilitas, mereka telah mengalami diskriminasi dan penganiayaan sistematis selama puluhan tahun di Myanmar,” kata Lee, mendesak baik Bangladesh dan Myanmar untuk membatalkan repatriasi.
“Saya mendesak Pemerintah Bangladesh dan Myanmar untuk menghentikan rencana pemulangan ini, untuk menjamin perlindungan para pengungsi Rohingya dan untuk mematuhi kewajiban hukum hak asasi manusia dan pengungsi internasional mereka untuk memastikan setiap pengembalian aman, berkelanjutan, sukarela dan bermartabat, ” tambahnya.
