PBB: Israel Hambat Pembangunan Ekonomi Palestina

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTD) menerbitkan sebuah laporan yang mencoba memperkirakan biaya pemerintahan militer Israel pada industri Palestina seperti pertanian, perikanan, penambangan kuari, pariwisata dan manufaktur.

“Banyak bukti telah terakumulasi untuk menunjukkan bahwa pendudukan telah mengakibatkan penghancuran aset produktif Palestina dan perampasan tanah dan sumber daya alam,” kata laporan itu, Rabu (4/4/2018), menyebutkan proyek-proyek gas alam Israel di lepas pantai Gaza dan penggunaan air laut Tepi Barat.

UNCTD mengatakan bahwa pembagian Tepi Barat ke dalam Area A, B dan C – dengan kontrol Israel atas Area C, yang terdiri dari 60% wilayah  telah mencegah Palestina mengembangkan tanah itu. Hal tersebut  membebankan biaya yang diproyeksikan pada ekonomi Palestina sekitar 35% dari PDB dan mendekati $ 1 miliar dalam pendapatan pajak yang hilang.

Sejak dimulainya pemerintahan militer Israel, rakyat Palestina telah melihat tingkat pertumbuhan ekonomi yang solid secara keseluruhan, peningkatan harapan hidup dan penurunan angka kematian bayi

Laporan UNCTD menambahkan bahwa pembentukan Otorita Palestina – yang diciptakan dalam Kesepakatan Oslo bilateral – datang pada saat yang sama ketika ekonomi Palestina mulai mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Dengan kata lain, pemerintahan militer langsung Israel atas wilayah, sebelum PA otonom, mungkin telah melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

“Jika kecenderungan pertumbuhan Persetujuan pra-Oslo berlanjut, PDB riil per kapita Palestina bisa setidaknya dua kali lipat dari ukuran saat ini,” kata laporan PBB.

UNCTD juga menuduh bahwa Israel mengambil bagian yang tidak adil dari pendapatan pajak Palestina – sekitar 3,6% dari PDB, atau 17% dari pendapatan publik Palestina.

Laporan ini diakhiri dengan mendesak Israel untuk memberi kompensasi dan mengganti kerugian Palestina yang mungkin telah dirugikan secara finansial oleh pemerintah militernya.