TEPI BARAT – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam aktivitas permukiman ilegal Israel, menyebutnya sebagai “hambatan utama” untuk mencapai solusi dua negara dan perdamaian dengan Palestina.
“Tidak ada rencana B untuk solusi dua negara,” katanya pada hari Selasa (29/8/2017) setelah bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah di kota Ramallah, Tepi Barat.
“Solusi dua negara, yang berakhir dengan pendudukan, menciptakan kondisi untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina adalah satu-satunya cara untuk menjamin perdamaian terbentuk,” tambah Guterres.
Ucapannya disampaikan sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk tidak pernah mencabut permukiman Tepi Barat, beberapa hari setelah seorang utusan Gedung Putih berada di wilayah tersebut untuk memulai kembali perundingan perdamaian dengan orang-orang Palestina.
“Kami telah kembali ke sini untuk selamanya,” kata Netanyahu. “Tidak akan ada lagi penghancuran permukiman di Tanah Israel.” ujarnya.
Sebagai tanggapan atas komentar Netanyahu, Guterres mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa, dilansir Al Jazeera, bahwa baik Israel maupun Palestina harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan apapun yang dapat merusak prospek kesepakatan damai.
“Kami percaya bahwa aktivitas permukiman ilegal dalam hukum internasional dan ini merupakan hambatan bagi perdamaian, kami jelas-jelas dalam ketidaksetujuan terhadap apa yang dikatakannya,” kata Guterres.
Fawcett yang melaporkan dari Ramallah, mengatakan bahwa Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah menyatakan frustrasinya bahwa tim perdamaian AS terlalu lama untuk menjawab pertanyaan mengenai di mana ia berada mengenai permukiman Israel dan solusi dua negara.
“Dia mengatakan bahwa tidak ada komitmen yang jelas dari AS untuk mengakhiri aktivitas permukiman, dan akibatnya kegiatan tersebut berlanjut dan Palestina terus kehilangan tanah,” ujar koresponden Al Jazeera tersebut.
