DENGAN menikmati karya sastra, orang menjadi kaya imajinasi. Tapi untuk bisa menikmati sastra, orang harus hobi membaca. Nah, karena nafsu membaca manusia Indonesia rendah sekali termasuk para pejabatnya, Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Yasin di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta pun hanya dianggap ikan asin. Pemda DKI selaku “pengelola”-nya tak perhatian, sehingga 11 pegawainya di bulan Januari 2017 ini terancam tidak gajian.
Tahu kan, ikan asin? Itu menu darurat keluarga miskin. Jika sudah terjadi defisit anggaran, sementara dana talangan dari tetangga tak ada, terpaksalah sekeluarga makan pakai ikan asin. Soal asupan gizi, menjadi nomer dua. Yang penting ada ganjelan buat perut, sehingga tak terkena maag. Karena kandungan kalori ikan asin rendah (193 kalori per 100 gram) kalangan ahli gizi menganjurkan, jangan terlalu sering makan ikan asin.
Kondisi PDS HB Yasin seperti itu. Dia dianak-tirikan dan terlupakan oleh Pemprov DKI selaku penyandang dana pengelolaannya. Ironis rasanya, anggaran 2017 tidak keluar karena para pejabat di Pemprov DKI lupa menganggarkannya. Ini sungguh perbuatan biadab, menyangkut nyawa orang kok masih bisa bilang lupa.
Budayawan sekaligus sastrawan Ayip Rosidi selaku pembina PDS HB Yasin pernah ingin bertemu dengan Gubernur Ahok, tapi tak pernah dijadwalkan, terkesan memang dipersulit. Akhirnya sampai Ahok cuti kampanye, tak ada penyelesaian nasib PDS HB Yasin itu, dan 11 nasib pegawai perpustakaan itu jadi semakin empot-empotan.
PDS HB Yasin dikelola Pemprov DKI sejak era Gubernur Ali Sadikin, dan mendapat ruangan di salah satu gedung di TIM, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat. Di masa Bang Ali pengelolaan masih terjamin. Tapi ketika kekuasaan berganti-ganti, nasibnya jadi tak menentu. Dana dari Pemprov makin mengecil. Di era Jokowi pernah naik menjadi Rp 1,2 miliar (2013), dan turun menjadi Rp 1,1 miliar (2014). Tapi tahun 2015 tinggal menerima Rp 280 juta, dan 2016 malah anjlog lagi tinggal Rp 188,3 juta.
Ini semua gara-gara kebijakan pemerintah pusat yang tak berpihak pada warisan budaya dan sejarah. Peraturan Kementrian Dalam Negeri mengatur, dana hibah hanya boleh diberikan sebanyak 3 kali. Setelah itu, urusan simbahlah.
Sebetulnya Ahok ingin PDS HB Yasin dikelola full oleh Pemprov di tahun 2017 ini, tapi sebelum kesepakatan dimatangkan antara Ahok – Ayip Rosidi, keburu ganti penguasa. Inilah ironisnya, Plt Gubernur DKI beri hibah Bamus Betawi sampai Rp 2,5 miliar, PDS HB Yasin sama sekali dilupakan. Jika Ahok masih menjabat, mimpi buruk itu pasti takkan terjadi. Sebab meski dana hibah dibatasi, Ahok masih memiliki dana CSR (sumbangan swasta) yang melimpah ruah.
Ini semua kuncinya karena pejabat pembuat kebijakaan tidak minat, tak mengerti dan tak menghargai sastra. Bagaimana mau menikmati sastra, karena mereka tidak hobi membaca. Mereka hanya membaca literatur yang berhubungan langsung dengan bidang tugasnya. Mereka menjadi kering wawasan, meski basah pemasukan.
Seorang sastrawan Joni Ariadinata berpendapat, buku sastra memberikan kekayaan imajiansi, melatih kepekaan pikiran, hati dan perasaan akan segala hal yang terkait dengan peri kehidupan. Dengan kekayaan imajinasi orang bisa menjadi kreatif. Dan dengan daya kreativitas orang akan selalu tergerak untuk mencari dan mengadakan upaya penemuan karya baru yang kreatif. “Orang yang kreatif selalu punya dorongan dan kecenderungan untuk menemukan sesuatu karya baru, sekaligus untuk memperbarui visinya,” katanya.
Pejabat sekarang, punya daya kreativitas kebanyakan untuk dapat tambahan uang kertas. Itupun tak selalu memenuhi azas legalitas, karena mencari harta lewat jalan pintas. Mereka menganggap remeh bahwa praktek korupsi terus dibrantas. (Cantrik Metaram).
