JAGAD media nasional heboh akibat pernyataan konyol komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawati yang menyebutkan, wanita bisa hamil jika berenang bersama pria.
Alasannya, menurut ibu separuh baya kelahiran Ciamis 1970 itu, air bisa menjadi media pembuahan tidak langsung jika laki-laki bersama perempuan berada di satu kolam renang.
Sontak pernyatan Sitti memicu reaksi negatif dari pakar ilmu kebidanan dan kalangan masyarakat karena sejauh ini memang tidak pernah ada testimoni, kejadian seperti disebutkan Sitti.
Ahli Kebidanan, dr. Adi Widodo Sp OG misalnya menyebutkan, cairan semen normal yang dikeluarkan pria sebanyak dua mili liter terdiri dari 40 jutaan sperma yang segera mati jika berada di udara bebas, apalagi di air yang tercampur zat-zat lain seperti kaporit dan lainnya.
Lagipula, keasaman (Ph), suhu dan jarak, juga organ-organ reproduksi baik pria dan wanita kan dilapisi pakaian dalam dan renang sehingga mustahil bisa terjadi pembuahan.
Walau Sitti sempat meminta maaf, namun publik juga menyesalkan sikap Ketua KPAI Susanto yang seolah-olah “lepas tangan” dengan menyebutkan, pernyataan Sitti adalah pandangan pribadi, di luar tanggung jawab KPAI.
Aktivis perempuan Alisa Wahid menilai, pernyataan seorang pejabat seperti Sitti tentang proses kehamilan yang tidak masuk akal itu mencerminkan mendesaknya pendidikan reproduksi bagi anak-anak di negeri ini.
Orang kaya, Nikahi yang Miskin Sebelumnya, usulan Menko PMK Muhajir Effendy pada Menag Fachrul Razi untuk menerbitkan fatwa yang mewajibkan perkawinan silang antara yang kaya dan miskin juga memicu polemik publik.
“Mbok Menag mengeluarkan fatwa, orang miskin wajib (menikahi) yang kaya, (sebaliknya) orang kaya cari yang miskin, “ ujarnya pada acara raker Kesehatan Nasional di Jakarta, 19 Feb. lalu.
Mungkin niat Muhajir mulia yakni demi mempercepat pengentasan kemiskinan lima juta warga (9,4 persen dari total penduduk RI), mengingat setiap tahun tercatat 2,5 juta orang menikah dan 10 persennya bakal menjadi keluarga miskin, namun caranya tidak lazim.
Masalahnya, bukannya perkawinan selayaknya didasari cinta?, bukan kalkulasi ekonomi? Belum lagi ekses negatifnya, menjadi apa makna perkawinan nanti jika lebih banyak orang miskin memburu si kaya?
Lain lagi Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang juga “sukses” menuai heboh karena menyebut agama kerap menjadi musuh Pancasila yang dianggap sebagian orang asbun atau asal bunyi.
“Si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan soal kesukuan,” kata Yudian.
Walau pun ia telah mengklarifikasi pernyataannya bahwa yang ia maksudkan adalah ada sekelompok orang yang mereduksi agama untuk kepentingan mereka yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila, tetap saja ucapannya menuai kritik tajam dari kalangan agama.
Pejabat Publik, Jaga Mulut
Pejabat publik, apa pun kedudukannya, kepala instansi, lembaga, kementerian, politisi atau pimpinan legislatif dan tokoh agama atau masyarakat tidak asbun (asal bunyi) mengumbar kata-kata.
Namun di negeri ini, dimana debat dengan acuan hukum, norma atau etika belum membudaya, keberpihakan seseorang termasuk di kalangan elite masih sering dilandasi posisi “aku, saya, kita atau kami” melawan “kamu, kalian, dia atau mereka”.
Posisi-posisi primordial tersebut bisa terbentuk oleh ikatan kekerabatan, etnik, aliran kepercayaan atau atau sekte serta agama yang permanen, ditandai sikap prejudice (berprasangka buruk) terhadap kelompok lain.
Lebih parah lagi jika keberpihakan diberikan pada sosok-orang-orang atau kelompok yang bakal memberikan manfaat, materi mau pun kedudukan, sehingga harus dilakukan “all-out” dan membabi-buta.
Akibatnya, begitu mudah orang dibenturkan dengan lawannya seperti tercermin pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 lalu dimana isu agama dan “money politics” cukup efektif dikapitalisasi untuk menjatuhkan lawan.
Terkait politik identitas, bahkan tokoh nasional gaek sekelas Amien Rais saja berani-beraninya mengklaim kubunya sebagai partai Allah dan kubu lawan sebagai partai-partai setan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agaknya sosok yang selalu ingin tampil beda dan merasa lebih baik dari pendahulunya dengan menampilkan konsep baru, menafikan, membongkar konsep atau cara lama walau acap kali terkesan mengabaikan substansi kebenaran.
Jika pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melakukan program normalisasi sungai-sungai yang bermuara di ibukota, Anies menawarkan konsep naturalisasi dan menilai, Ahok melakukan kekeliruan.
Air yang turun dari langit, tutur Anies, harus diresapkan ke dalam tanah, bukan dialirkan melalui gorong-gorong raksasa, apalagi di muaranya dilakukan reklamasi. “Air akan balik lagi ke daratan, karena ini melanggar sunatullah, “ ujarnya.
Pernyatan Anies itu menuai reaksi, karena selain rusaknya kawasan hulu yang bukan tanggung jawabnya, mangkraknya program penyodetan dan pengerukan kali-kali yang sudah dilakukan Ahok, juga kondisi gorong-gorong yang tersumbat tumpukan sampah, juga berkontribusi besar penyebab banjir.
Apalagi, selain ngeles dan menata kata, Anies juga hampir tidak berbuat apa-apa atas konsep naturalisasi yang digagasnya. Lagipula, menjadikan lahan ibukota yang sudah disesaki hutan beton dan jalan beraspal menjadi kawasan resapan air hanyalah ilusi atau sebatas mimpi.
Terabas Peraturan
Beberapa kali Pemrov yang dipimpinnya menerabas aturan, a.l dalam proses penyelenggaraan balap formula E di wilayah cagar budaya Monas, menebangi 199 pohon tanpa izin, mengeksekusi proyek sebelum izin keluar, kontraktor dengan alamat “virtual” dan nilai proyek yang fantastis.
Dengan enteng, Wakil Ketua DPRD dari F-Gerindra M. Taufik menjawab pohon-pohon ditebang itu sedang dirawat dengan diberi infus di pusat nurseri milik pemprov DKI Jakarta saat ditanya dikemanakan pohon-pohon yang ditebang itu. Sampai ini hari, nasib pohon-pohon itu tetap gelap, sudah dipotong-potong atau dilego. Uangnya masuk ke kantong siapa ya?
Sekda DKI Jakarta Saefullah juga memuji setinggi langit rencana balap formula E yang digagas bossnya, Anies itu dengan menyebutkan penyelenggaraan ajang balap internasional itu bakal membat Jakarta dikenal dunia dan akhirat, padahal orang juga paham sejumlah negara penyelenggara balap itu merugi.
Begitu juga terkait revitalisasi kawasan TIM yang diprotes kalangan seniman karena tanpa berkonsultasi dengan mereka sebagai pemangku kepentingan, bangunan-bangunan sudah dirobohkan, termasuk untuk pembangunan hotel bintang lima.
Konsep naturalisasi sungai yang digagas Anies ditelan bulat-bulat olehanggota TGUPP, Muslim Muin, karena agaknya orang bisa memahami, tim beranggotakan 73 orang atau yang dalam rancangan awal RAPBD Jakarta 2020 (KUA-PPAS) bakal mengantongi Rp26,5 milyar.
Di balik fakta-fakta kegagalan Anies mengelola ibukota yang paling tidak bisa lebih baik lagi dari yang terjadi sekarang jika serius melakukannya, masih ada saja orange yang partisan membelanya.
Wakil Ketua Bamus Betawi Slamet Hs, sangat yakin, Anies lebih jago mengatasi banjir ketimbang Ahok, dan mengklaim, Allah mengabulkan doa gubernur saleh itu, hanya menurunkan hujan di hari libur, padahal sehari setelah itu, Senin dan Selasa (24 dan 25 Februari) banjir merendam lagi sebagian besar wilayah ibukota.
Tentu bisa dimaklumi pula jika ada orang berprasangka negatif mengait-ngaitkan dengan dana hibah sebesar Rp 6 milyar untuk Bamus Betawi yang tiba-tiba dimuncul dalam RAPBD DKI Jakara tambahan 2020.
Jika para (oknum) pemimpin yang sepatutnya menjadi panutan rakyat,malah dengan pongahnya dan tanpa sungkan-sungkan menjungkir-balikkan nalar dan akal sehat demi kekuasaan dan uang , apa lagi yang bisa diharapkan dari mereka?
Sepatutnya Presiden Joko Widodo tidak bergeming saja menyaksikan terjadinya karut-marut dan kehebohan akibat ulah pembantunya yang asbun, karena jika dibiarkan terus, selain membingungkan rakyat, juga merusak citra bangsa di pergaulan internasional.
Revolusi Mental yang pernah digagas Jokowi di era pertama kepemimpinannya, namun kemudian raib, tidak terdengar lagi gemanya, mungkin bisa dihidupkan lagi.
Paling tidak, Revolusi Mental di level pejabat tinggi, politisi dan elite nasional bisa mendorong terciptanya pemimpin yang selain berkinerja baik, juga berperangai dan berahlak baik serta tidak asbun, jago ngeles dan suka “ngeyel”.
Jika tidak, menyongsong era revolusi industri 4.0 yang penuh inovasi dan persaingan ketat, bersama elite yang asbun dan tidak nalar, sulit bagi Indonesia untuk maju, bahkan negeri ini bisa menuju ke tubir jurang disintegrasi.
Sudah waktunya, mental para elite dan pejabat berubah!
J
