SEKITAR 500 orang tewas, lebih 4.070 luka-luka, sebagian besar warga sipil termasuk anak-anak yang terjebak di tengah konflik bersenjata antara pasukan rezim Jenderal Abdel Fatah al-Burhan dan milisi Satuan Dukungan Cepat (RSF) pimpinan Moh. Hamdan Dagalo.
Pertempuran pecah di ibukota, Khartoum dan sejumlah lokasi sejak 15 April lalu karena perselisihan terkait rencana peleburan RSFÂ ke dalam AB Sudan (SAF) melibatkan artileri, tank dan serangan udara oleh AU Sudan terhadap kantong-kantong RSF.
Pasukan pemerintah transisi junta militer di bawah Jenderal al-Burhan menuding satuan RSF keluar dari barak-barak militer di sekitar Khartoum dan lokasi lainnya, Â lalu menduduki istana, bandara dan obyek-obyek vital.
Sebaliknya, pihak RSF berkilah, pasukannya hanya berupaya melakukan pembelaan setelah asrama-asama mereka di sekitar Karthoum dan kota-kota lainnya diserang, termasuk bombardemen oleh jet-jet tempur AU pemerintah.
Gencatan senjata selama 24 jam yang diharapkan diperpanjang sampai Idul Fitri 1444H (Jumat atau Sabtu depan), dimungkinkan berkat mediasi Menlu AS Anthony Blinken yang menghubungi langsung via telepon dua pimpinan pihak yang bertikai.
Pihak AS dan juga perwakilan Uni Eropa di Sudan juga mengeluhkan serangan yang ditujukan pada staf mereka oleh milisi yang terafiliasi dengan RSF, sementara pertempuran yang berkecamuk di seputar Khatoum juga menghambat upaya mediasi oleh perwakilan Sudan Selatan, Kenya dan Jibouti.
RSF terbentuk pasca konflik Darfur pada 2013, sementara Sudan saat ini sedang dalam era transisi dari pemerintah junta militer ke pemerintahan sipil yang demokratis sejak kudeta militer oleh al-Burhan, Oktober 2021. Milisi RSF berkekuatan sekitar 40.000 personil dari seluruhnya 149.000 tentara Sudan.
Sudan berpenduduk 47,9 juta yang terletak di timur laut Afrika.   Mayoritas penduduknya Islam, merdeka atas dukungan Inggeris dan Mesir pada 1956, namun kemudian Sudan Selatan yang mayoritas Kristiani memisahkan diri pada 2011 dengan ibukotanya, Juba.
Sejak meraih kemerdekaan, berkali-kali Sudan mengalami kudeta berujung konflik bersenjata oleh elite militer untuk merebut tampuk kekuasaan, mulai dari Presiden Jafar Nimeiri, Omar al-Bashir, Ahmed Awad ibn Auf dan al-Burhan yang melancarkan kudeta pada 2021 dan kini di tengah transisi dari junta militer ke pemerintah sipil.
Bahkan, Sudan tidak lepas dari pertumpahan darah akibat bentrokan antaraliran agama (Islamisme, Salafisme, Sufisme, Pan-Arabisme, republikanisme dan fraksi-fraksi lainnya sejak Kerajaan Kerma pada 2500 SM.
Rakyat Kelaparan dan Menderita
Di tengah konflik berkepanjangan di negeri Afrika Barat itu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat, sekitar 15,8 juta penduduk Sudan mengalami kelaparan dan memerlukan bantuan pangan.
Lebih dari itu, 3,6 juta kehilangan tempat tinggal, 3,1 juta mengalami kekerasan jender, 10,1 juta krisis kesehatan, empat juta malnutrisi, 3,7 juta tidak mendapatan akses pendidikan dam 3,8 juta lagi terlantar.
Apa yang terjadi di Sudan, ada baiknya menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia yang tidak lama lagi (Feb. 2024) akan menggelar pesta demokrasi, pemilu serentak untuk memilih presidan dan wakilnya serta anggota legislatif.
Para elite dan politisi hendaknya berkontestasi dengan fair, menghindari praktek money politics, apalagi menggunakan politik identitas atau isu agama yang dapat memicu perpecahan bangsa seperti yang masih dilakukan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.
Sebaliknya, rakyat juga harus memilih calon pemimpinnya yang amanah, mumpuni, pekerja keras dan “last but not least” terbebas dari money politics yang harus dikembalikannya jika terpilih nanti dengan praktek korupsi.
Hal itu perlu ditekankan, karena berbeda dengan negara-negara demokrasi yang lebih maju, dimana pemimpin diuji konsep dan program-programnya dalam debat publik, di sini begitu mudahnya kandidat cukup tampil dengan pencitraan, untuk “menyihir” rakyat yang literasi politiknya rendah, melontarkan janji-janji palsu atau mengiming-imingi rakyat dengan sembako.
Mari kita ambil pembelajaran dari Sudan, begitu pentingnya menjaga dan melestarikan NKRI dari rongrongan pihak mana pun.
