SELAMA ini di Yogyakarta tak pernah ada jalan yang bernama Siliwangi atau Pajajaran. Ini sama halnya dengan tiadanya nama jalan Gajahmada dan Hayam Wuruk di wilayah Jawa Barat. Tapi sejak Selasa kemarin (03/10) Provinsi DIY telah mengabadikan 2 nama kerajaan di Jawa Barat itu. Hadirnya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam peresmian nama jalan tersebut, seakan manjadi symbol telah berakhirnya “dendam” masa lalu yang telah berlangsung berabad-abad lamanya.
Apalah artinya sebuah nama, begitu kata pujangga Inggris William Shakespeare. Itu sudut pandang bangsa Barat. Tapi orang Timur, nama bisa berarti sebuah doa, bisa juga dimaknai sebuah kehormatan sekaligus kenangan. Maka ketika ada nama Jalan Diponegoro, Jalan Sukarno-Hatta, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan TB Simatupang, itu adalah bukti penghormatan negara terhadap tokoh-tokoh masa lalu yang berjasa bagi negara, sesuai dengan jamannya masing-masing.
Di Jakarta pernah terjadi polemik pemberian nama HM Soeharto sebagai pengganti nama Jalan Merdeka Barat. Polemik itu sendiri terjadi karena jejak sejarah Presiden RI 32 tahun lamanya itu masih penuh kontroversi. Mana yang benar, Bapak Pembangunan atau Bapak Pembangkrutan?
Maklumlah, mereka melihat dari sudut pandang masing-masing. Yang merasakan harga-harga murah, cari kerja gampang; pasti setuju status “bapak pembangunan”. Tapi yang merasa demokrasi dikebiri, dolar menggila di tahun 1997, pasti lebih setuju status “bapak pembangkrutan”. Maka benar kata sejarawan Asvi Warman Adam, sepanjang masih menimbulkan kontroversi, sebaiknya nama HM Soeharto tak usah dibuat nama jalan. Toh yang di sana Pak Harto juga tak pernah peduli dengan nama-nama itu.
Jangankan rekaman sejarah puluhan tahun lalu, sedangkan yang sudah lewat berabad-abad lalu saja masih membekas. Seperti telah disebutkan di atas, masyarakat Jawa Barat agaknya sampai sekarang “terluka” ketika Prabu Linggabuana dari kerajaan Sunda di abad ke-14 dihinakan oleh Patih Gajahmada dari Majapahit. Katanya Dyah Pitaloka putri raja itu mau dipersunting, tapi setelah diantar ke pesanggrahan Bubat, ternyata hanya dianggap sebagai bentuk penyerahan (takluk) kerajaan Sunda pada Majapahit. Terjadilah kemudian perang yang tidak seimbang, di mana raja Linggabuana bersama pengikutnya terbunuh, bahkan Dyah Pitaloka pun bunuh diri.
Pemakaian nama kerajaan Jawa Barat beserta rajanya itu di sejumlah jalan di DIY, agaknya karena Gubernur Sultan HB X ingin menutup “luka lama” itu, demi memperkokoh NKRI. Buktinya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga bersedia menyaksikan peresmian nama jalan tersebut. Buat apa dendam masa lalu dipelihara, toh putri raja Linggabuana itu, Rieke Dyah Pitaloka, kini sudah menjadi anggota DPR dalam pemerintahan “raja prabu” Joko Widodo.
Pemberian nama jalan tidak selalu mengambil tokoh nasional di masa lalu. Tokoh-tokoh lokal yang tidak dikenal secara nasional, juga banyak ditasbihkan. Maka kemudian ada nama: Jl. Kol. Burlian (Palembang), Jl. Mayor Oking (Cibinong), Jl. Mayor Suryotomo (Yogya), Jl. Kapten Muslihat (Bogor). Bahkan Jl. Mandor Hasan (Cipayung Jaktim), dan Jl. Mantri Guru (Bogor) juga ada.
Alkisah ada seseorang mencari alamat famili di Jl. Mantri Guru, Cimanggu Bogor. Tapi tidak kunjung ketemu sampai berjam-jam. Ketika bertanya pada seseorang, jawabnya enteng saja, “Mantri Guru itu kini sudah jadi Penilik Sekolah Pak….” (Cantrik Metaram)
