Pemda dan DPRD Cenderung Korup

Sebagian dar 41 tersangka korupsi DPRD Malang. Seluruh Pemda dan DPRD masih rentan terhadap praktek rasuah tersebut.

JIKA jajaran pemerintah daerah korup dan DPRD sebagai wakil-wakil rakyat yang menjadi mitranya juga belum bersih dari praktek korupsi, apa lagi yang bisa diharapkan

Lebih separuh responden dalam jajak pendapat yang digelar Kompas pada 5-6 Desember lalu yang diikuti 645 responden di 16 kota besar berusia minimal 17 tahun menilai pemda dan DPRD belum bersih dari praktek korupsi.

Persisnya, 59,6 persen responden menilai, DPRD di tempat tinggal mereka masih diwarnai praktek rasuah, 19,7 persen menilai sudah bersih dan 20,7 persen tidak tahu, sedangkan Pemda lebih parah lagi, mayoritas atau 64,9 persen responden menilai masih maraknya praktek korupsi, 22,9 persen menilai bersih dan 12,2 persen tdak tahu.

Praktek korupsi yang dinikmati para birokrat daerah dan wakil-wakil rakyat, mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga pelaksanaan proyek, tentu saja sangat menyengsarakan rakyat.

Hampir separuh responden (45,7 persen) menilai, korupsi anggaran masih terjadi di daerahnya, sedangkan 19,5 persen mengaku, masih terjadi tetapi berkurang jumlahnya dan 9,7 persen menilai, tidak terjadi lagi.
Responden juga menilai, 38,1 persen pejabat masih ditunjuk langsung oleh bupati atau walikota sehingga cenderung memuluskan tindak korupsi, 15 persen menganggap jumlah pejabat yang ditunjuk sudah berkurang, 23 persen mengaku tidak tahu.

Sebanyak 36,7 persen responden menilai, praktek korupsi mengakibatkan proyek mangkrak, 21 persen menganggap, masih ada proyek mangkrak walaupun menurun jumlahnya, sedangkan 35 persen mengaku, tidak ada lagi proyek pemda mangkrak akibat dikorup.

Suap pada oknum pejabat untuk menjadi ASN atau mendapatkan jabatan masih terjadi seperti yang disebutkan 35,1 persen responden, sedangkan 21,5 persen menganggap masih terjadi walau berkurang, 31,6 persen menganggap tidak ada lagi .
Di tengah masih maraknya praktek rasuah yang menjerat legislatif dan eksekutif di daerah, hampir separuh responden (49 persen) mengapresiasi upaya pemda mencegah praktek korupsi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) walau masih membuka celah untuk melakukan praktek buruk tersebut.

Tahap perizinan usaha hingga keputusan perizinan yang sering kali tidak transparan dinilai masih memicu terjadinya praktek rasuah yang menyengsarakan rakyat banyak.Sebanyak 25,9 persen responden menilai, masih ada pelayanan administrasi dan perizinan yang harus memberikan pungli, 20,9 persen mengaku jumlahnya berkurang dan 47,7 persen menganggap tidak ada lagi.

Rakyat sebenarnya sudah muak menyaksikan liputan media yang tidak henti-hentinya tentang anggota parlemen atau pejabat yang dicokok OTT KPK.

Siapa pun pasangan calon yang terpilih dalam Pilpres 2019 nanti, tugas berat menanti mereka untuk membuktikan, negeri ini bersih dari korupsi. (Kompas/NS)

Advertisement