JAKARTA – Lagi-lagi WNI disandera kelompok militan Abu Sayyaf. Beredar anggapan berulangnya penyanderaan karena pemerintah membayar tebusan atas dibebaskannya WNI sandera sebelumnya. Namun hal ini dibantah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Bantahan dikeluarkan beberapa hari setelah tiga WNI disandera di perairan Malaysia dan pelakunya disebut sebagai kelompok Abu Sayyaf.
Terhadap modus pemeriksaan paspor tersebut dan berulangnya penangkapan WNI oleh kelompok yang diduga Abu Sayyaf, Gatot menolak jika disebut hal ini terjadi akibat asumsi pemerintah akan membayar tebusan.
“Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa kita tidak ada, dan pemerintah Filipina juga tidak menghendaki adanya pembayaran”.
“Saya tidak tahu kalau di belakangnya perusahaan bayar, tapi pada saat dulu perusahaan bayar, semua (uangnya) lengkap ada di Kementerian Luar Negeri dan sudah dikembalikan uang yang diminta, pada saat dibebaskan,” tandas Gatot.
Senada dengan Panglima TNI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mendukung kebijakan pembayaran tebusan.
Retno justru meminta pada Filipina untuk segera melakukan langkah membebaskan sandera dan pada Malaysia untuk menjaga perairan mereka.
Poin-poin kerjasama yang tegas ini diharapkan oleh Menlu Retno muncul dalam pertemuan Menteri Pertahanan Indonesia, Filipina dan Malaysia yang berlangsung hari Selasa (12/07) ini di Kuala Lumpur.
Retno menambahkan, “Ada satu urgensi agar pertemuan di Kuala Lumpur besok bisa menghasilkan sesuatu yang konkret yang bisa segera diimplementasikan, dan tidak perlu lagi mulai dari nol.” ujarnya, dikutip dari BBC Indonesia.
Seperti diketahui, untuk keempat kalinya dalam tiga bulan terakhir, WNI menjadi korban penyanderaan yang diduga dari kelompok Abu Sayyaf yang beroperasi di perairan Sabah, Malaysia dan di Filipina Selatan.
