Pemilih Muda Emoh Pemimpin Korup

Para Pemilih Muda atau Pemula dalam Pemilu 2024 menginginkan calon pemimpin yang bebas korupsi. Masalahnya, sulit menemukan figur tersebut di tengah budaya korupsi yang sudah merasuki berbagai bidang termasuk institusi peradilan tertinggi sekali pun di negeri ini.

PARA pemilih muda berusia antara 17-39 tahun dalam Pemilu serentak 2024 berharap sosok pemimpin yang bersih dari kasus korupsi, memiliki integritas, sederhana dan merakyat.

Alasannya, hanya pemimpin bersih yang tidak korup, bakal mampu mewujudukan harapan mereka dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sebanyak 34,8 persen responden dalam survei “Pemililh Pemudan dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pasca Pandemi yang digelar CSIS, 8 – 13 Agustus mengidamkan karakter pemimpin yang jujur dan tidak korup.

Selain itu, 15,9 persen menginginkan sosok pemimpin yang sederhana dan merakyat, yang tegas dan berwibawa (12,4 persen), bekerja dan berkinerja baik (11,6 persen) dan berpengalaman memimpin (10,1 persen).

Survei yang melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi itu, terkait pertanyaan jika Pemilu digelar hari ini, dijawab responden, dari 14 nama, yang dipilih sebagai presiden adalah Ganjar Pranowo (25,9 persen), Prabowo Subianto (19,2 persen), Anies Baswedan (18,1 persen), Ridwan Kamil (16,2 persen) dan Sandiaga Uno (4,3 persen).

Masalahnya, memilih pemimpin yang bersih dari korupsi di negeri ini bukan suatu yang gampang akibat pembiaran, lemahnya sanksi dan pengawasan serta besarnya peluang untuk melakukannya.

Parpol-parpol yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam mencetak kader-kader yang anti korupsi faktanya juga terlalu permisif dan tidak bisa berbuat banyak.

Terjeratnya sejumlah oknum-oknum instansi penegak hukum, bahkan Mahkamah Agung misalnya sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam pusaran korupsi mencerminkan gagalnya upaya internal untuk “bersih-bersih diri”.

Lembaga-lembaga pengawasan, baik internal seperti inspektorat di pusat maupun daerah, satuan pengawas intern, sampai ke institusi pengawasan seperti BPK, BPKP, komisi-komisi (seperti Komponas, Komisi Kejaksaan dll), DPR, DPRD dan lainnya juga tidak berfungsi baik.

Praktek Korupsi, Parah 

Parahnya praktek korupsi di negeri ini juga tercermin dari keterlibatan oknum-oknum di institusi penegak hukum, bahkan peradilan tertinggi seperti MA sekali pun.

Contoh teranyar ditersangkakannya oleh KPK Hakim Agung MA, Sudradjad Dimyaty terkait dugaan menerima  rasuah dalam kasus penetapan kepailitan KSP Intidana atau pengunduran diri komisoner KPK Lily Pintauli Siregar, juga terkait persoalan rasuah.

Praktek korupsi pun seakan-akan tidak pernah mati, bahkan menjadi-jadi setelah UU NO. 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2019 yang sejumlah pasalnya dinilai melemahkan kiprah lembaga anti rasuah itu.

Sejak 2004 sampai 2020 tercatat 397 pejabat politik terjerat korupsi termasuk 12 menteri, 257 anggota DPR/DPRD, 119 gubernur, walikota dan bupati, belum termasuk 21 hakim.

Tidak mudah, mencari pemimpin bersih di negeri ini yang praktek korupsi walau dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tapi sudah terbiasa dilakukan dan dinikmati oknom-oknum politisi dan birokrat bertahun-tahun.