NEGERI ini memang surga bagi para politisi, karena janji-janji yang mereka lontarkan saat kampanye tidak perlu dibuktikan, dan bahkan aman-aman saja, tidak ada yang menuntut atau dimintai pertanggungjawaban jika tidak direalisasikan.
Untuk itu, para calon kontestan, termasuk dalam Pemilu serentak 2024 mulai menebar janji, setinggi langit kalau perlu, mumpung tidak ada juga peraturan yang melarangnya.
Saat ini, parpol dan bakal capres yang diusungnya dengan berbagai cara melakukan sosialisasi untuk meningkatkan elektabilitasnya, berpacu dengan sempitnya waktu kampanye, hanya tersedia sekitar 75 hari menjelang hari “H” pencoblosan 14 Feb. 2024.
Mendekati pembukaan pendaftaran (10 atau 19 Okt.), baru mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yan dicalonkan oleh Partai Nasdem sebagai bakal capres dan cawapres, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diajukan partainya serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dicalonkan oleh PDI-P untuk capres.
Sederetan nama wapres muncul a.l Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erck Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurthy Yudhoyono (AHY), puteri Gus Dur Yenny Rahman serta putera Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka (jika persaratan usia 35 tahun disetujui MK).
Para kontestan capres/cawapres yang diusung parpol atau gabungan parpol yang melanggar peraturan kampanye baru bisa dijerat saat mereka sudah dicalonkan secara definitif dalam pendaftaran capres/cawapres mulai 19 Okt. sampai 25 Nov. 2023 atau kemungkinan akan diajukan antara 10 Okt. sampai 16 Okt.
Berbagai pelanggaran kampanye yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya yang diadukan ke Bawaslu juga jarang yang ditindaklanjuti karena menurut pandangan berbagai pihak, Bawaslu juga cenderung enggan untuk mengusut atau menindaknya.
Polemik yang muncul pekan ini terkait narasi pencitraan terhadap cawapres yang diajukan PDI-P, Ganjar Pranowo sebagai sosok yang agamis ketika TV swasta menayangkan ia sedang berwudu, azan dan shalat berjamaah.
Bagi para pendukung Ganjar, tayangan tersebut dinilai wajar, karena mengangkat keseharian sosok Ganjar yang memang religius, bukan dibuat-buat untuk pencitraan terkait pencalonannya sebagai capres.
“Tayangan tersebut tidak bisa disebut sebagai upaya mengangkat politik identititas, teapi hal yang wajar menunjukkan identitas politik Ganjar agar lebih dikenal para calon pemilih, “ kata Ketum Ganjarian Spartan atau relawan Ganjar.
Sebelumnya polemik di medsos bermunculan terkait janji salah satu bakal capres, Ketum Partai Gerindra Prabowo yang akan menggratiskan makan siang bagi seluruh anak sekolah termasuk pesantren dan ibu-ibu hamil jika ia terpilih.
Sementara Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berjanji akan memberikan tunjangan Rp6 juta bagi setiap ibu-ibu yang hamil dan juga BBM gratis bagi pemilik kendaraan bermotor.
Beragam reaksi di medsos bermunculan tentang janji mereka, karena ada juga yang menganggapnya tidak masuk akal, misalnya soal janji makan siang gratis, dari mana dananya? Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana teknis pelaksanaannya.
Begitu pula dengan BBM gratis, sekarang ini saja pemerintah berupaya menghapus subsidi BBM yang membebani pemerintah, apalagi kalau digratiskan, tentu bakal lebih terbebani lagi.
Tidak ada Pertanggungjawaban
Pengamat politik Adi Prayitno menilai, para kontestan pemilu sema-maunya memberikan janji-janji muluk semau-maunya karena tidak ada mekanisme pertanggungjawaban di akhir jabatan jika mereka ingkar janji.
“Contohnya, mereka yang memberikan janji-janji, saat ini menjabat menteri (anggota Kabinet Indonesia Maju), tetapi tidak melakukan apa-apa. Kenapa tidak mereka lakukan sekarang, harus menanti menang Pemilu 2024 dulu?, “
Semestinya, yang mereka janjikan jika memenangkan Pemilu, mengupayakan ketahanan pangan, memberikan subsidi bagi petani, mengupayakan perbaikan layanan kesehatan, kesempatan kerja atau kesempatan pendidikan, bukan memberi janj-janji “angin surga” yang mustahil diwujudkan.
Sementara terkait calon legislatif (caleg), baik DPD, DPR dan DPRD I dan II, selain berita pencalegan mereka tertutup oleh hiruk-pikuk isu capres/cawapres, agaknya mereka juga baru akan tampil aktif saat mendekati hari “H”.
Para caleg cukup mengeluarkan modal untuk memasang spanduk atau baliho memampang tampang mereka, dan seperti pileg-pileg sebelumnya melakukan “serangan fajar” bermodalkan sembako atau amplop untuk memikat para pemilih.
Bagi para pemilih di akar rumput sendiri, agaknya tidak terlalu peduli dengan visi misi yang disampaikan calon, yang lebih penting pembagian sembako atau lembaran rupiah bernilai recehan.
Dari pemilu ke pemilu, gambaran tersebut agaknya masih terus berlanjut, minim perbaikan. Memang , taraf demokrasi kita agaknya baru sampai di situ.
