PELONGGARAN aturan yang membolehkan kembali pembukaan sekolah-sekolah atau tatap muka dinilai sangat berisiko, mengingat anak-anak rentan terpapar virus Corona (SARS-CoV2) penyebab Covid-19.
Berdasarkan catatan Satgas Penanganan Covid-19, ada 94 kabupaten/ kota di zona hijau dan 183 kabupaten/kota di zona kuning atau berarti sekitar 53,7 persen atau lebih separuh sekolah boleh dibuka.
“Dibolehkan, tapi tak diwajibkan. Jika kepala daerah, dinas-dinas pendidikan dan kanwil kemenag di daerah memberi izin, tapi kepala sekolah, komite sekolah dan para rang tua tidak siap, PJJ terus berlanjut. Ini Hak prerogatif mereka, “ kata Mendikbud Nadiem Makarim di Jakarta, Jumat (7/8).
Faktanya, SKB Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkes dan Kemenag tertanggal 13 Juli 2020 itu menuai polemik, bahkan ada juga yang menuding pemerintah mengalihkan tanggung jawabnya dengan menyerahkan keputusan ke daerah.
Bisa terjadi tarik-menarik kepentingan, misalnya jika kepala daerah memutuskan sekolah harus dibuka, sebaliknya dinas-dinas pendidikan menolak, atau komite sekolah, juga orang tua murid bersikap sendiri-sendiri terkait pembukaan sekolah atau meneruskan PJJ.
Pembelajaran Jarak Jauh sendiri sarat persoalan, mulai dari tidak seluruh wilayah terkoneksi baik dengan internet sampai banyak orang tua tak mampu membelikan gawai atau paket kuota buat anak mereka.
Persoalan lainya, guru, orang tua dan murid sangat terbebani PJJ daring, selain tidak semua memiliki kompetensi memadai, kurikulum yang ada juga belum disesuaikan dengan situasi darurat PJJ, belum lagi kesibukan orang tua, kejenuhan anak-anak di rumah dan segudang persoalan lainnya.
Sebaliknya, membiarkan anak ke sekolah, juga berisiko tinggi terpapar Covid-19, karena bisa saja terjangkit saat menuju atau pulang sekolah, siapa yang mengawasi (terus) mereka, juga apa kah prasarana dan prasarana sekolah siap memenuhi protokol kesehatan?
“Mengizinkan pembukaan sekolah di zona hijau, apalagi kuning sangat berisiko bagi anak-anak. Jangan korbankan mereka karena di zona hijau pun tidak bisa dijamin aman mengingat tes (swab dan rapid) minim, “ kata Ketua Ikatan Umum Dokter Anak (IDAI) A.B. Pulungan.
Rentannya anak-anak dari Covid-19 dilaporkan Badan Kesehatan Dunia (FAO). Dari enam juta kasus infeksi global, proporsi anak usia 15 – 24 tahun naik dari 4,5 menjadi 15 persen (dari 24 Feb. ke 12 Juli) dan pada rentang usia 5 – 14 tahun naik dari 0,8 persen ke 4,6 persen.
Kebijakan Nadiem juga disorot tajam oleh pakar pendidikan Indra Casmiaji, yang menurut dia, tidak bisa disimplikasi dengan buka-tutup sekolah atau PJJ tanpa melakukan mitigasi dulu untuk mengatasi berbagai kendalanya.
Lagi pula, lanjutnya, terkait program pendidikan, yang harus disiapkan SDM-nya dulu (murid, guru-guru, orang tua murid) selain teknologi (jaringan internet, pasokan listrik dan lainnya), kondisi sosial, ekonomi keluarga.
Kebijaksanaan pendidikan, agaknya memang tidak bisa dilakukan dengan mengenakan “kaca mata kuda,” maju terus, tanpa menoleh kanan-kiri, apalagi untuk anak-anak, tidak bisa asal coba-coba!
