LAGI-lagi terungkap, seorang buron bisa malang-melintang di luar negeri berkat paspor asli tapi palsu yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Republik Indonesia.
Kali ini, Adelin Lis, buron kasus pembalakan liar di Kab. Mandaling Natal, Sumatera Utara yang raib sejak 2017 ditangkap otoritas Singapura karena menggunakan paspor atas nama Hendro Leonardi.
Adelin, bos PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia terlibat kasus pembalakan liar dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda lebih Rp 119 miliar oleh Mahkamah Agung pada 2008.
Sebelumnya, buronan kakap kasus pengalihan hak piutang atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra juga bisa menghilang selama 11 tahun sejak 2009 dan baru ditangkap dan diproses kasusnya setelah dideportasi oleh pemrintah Malaysia Juli 2020.
Selama petualangannya Djoko juga bisa wara-wiri keluar masuk wilayah Indonesia berkat paspor RI yang dipegangnya, bahkan ia bisa mengurus KTP dalam waktu satu jam berkat perlakuan istimewa staf Kel. Grogol Selatan, Jakarta.
Terkait kasus Adelin, yang memprihatinkan dan memalukan, Otoritas Imigrasi dan Pengawasan Singapura (ICA) kabarnya sudah empat kali berkirim surat (antara 2018 sampai 2021) kepada KBRI di Singapura, namun tidak dibalas-balas.
Keempat surat itu a.l. berisi permintaan klarifikasi tentang keterangan palsu yang ditulis Adelin dalam formulir embarkasi (kedatangan) di Singapura, rencana sidang pengadilan dan  pemulangannya (deportasi) ke Indonesia.
Rencana pemulangan Adelin masih dinegosiasikan, mengingat otoritas Singapura menginginkan ia berangkat dengan pesawat komersial biasa dan menolak permintaan RI yang akan menggunakan pesawat khusus untuk menjemputnya.
Sementara itu, pada surat pertama (12 Juni 2018) misalnya, Adelin disebutkan terbukti memalsu identitasnya sebagai Hendro Leonardi (pemegang paspor B7348735), Â diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan pada 2017.
Baru Tau
Sebaliknya, dalam jumpa pers di Jakarta baru-baru ini, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak berkilah, pihaknya baru mengetahui penangkapan Adelin dari surat ICA keempat yang dilayangkan ke KBRI 4 Maret, 2021.
Menurut dia, KBRI Singapura (hanya) menerima surat dari ICA yang bertanggal 4 Maret 2021 atau surat keempat (maksudnya, tidak ada tiga surat yang dikirim sebelumnya sejak 2018-red)
Sedangkan Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak meminta agar jeda panjang antara penangkapan Adelin pada 2018 dan surat ICA pada KBRI Singapura (4 Maret, ‘21) diungkapkan pada publik.
“Apalagi ada empat surat yang dilayangkan oleh Imigrasi Singapura. Ini perlu ditelusuri karena kejahatan seperti ini biasanya memiliki jaringan luas, bersifat transnasional, “ tandasnya.
Sementara Kabag Humas Ditjen Imigrasi Arya Pradhana saat dikonfirmasi (18/6) lalu mengaku, Adelin saat mengajukan permohonan paspor sudah melengkapi semua berkas persyaratan yang diperlukan dan sesuai prosedur.
“Atas dasar itu petugas menerbitkan paspor atas nama bersangkutan, “ kilahnya.
Apa pun alasannya, fakta menunjukkan, banyak bukti yang menunjukkan paspor asli tapi palsu yang digunakan para pelaku tindak kejahatan. Ditjen Imigrasi harus menjelaskan pada publik, khususnya terkait paspor yang dignakan Adelin.
Pembenahan di tubuh Ditjen Imigrasi terkait penerbitan paspor agaknya perlu segera dilakukan agar tidak mudah bagi pelaku kriminalitas menggunakannya untuk meloloskan diri dari jeratan hukum.
Lagi pula, sangat miris dan memalukan, jika negara lain yang menangkapi para buron, bukan aparat Indonesia.





