BERBONDONG-bondongnya buruh Cina ke Indonesia, meresahkan banyak pihak. Isyu pun berkembang pesat dan ditambah-tambahkan. Jumlahnya konon mencapai 10-20 juta, padahal Presiden Jokowi bilang hanya sekitar 21.000. “Yang 10 juta itu target turis, bukan buruh Cina.” Kata Presiden Jokowi. Tapi kebijakan pemerintah turis Cina bebas visa juga bikin pusing Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie. Sebab masuknya WN Cina itu jadi semakin susah diawasi. Katanya turis, ternyata tenaga kerja gelap. Haiyaaa……
Masuknya buruh Cina mau tak mau menjadikan “kue” kesempatan kerja semakin mengecil. Dan inilah ironisnya, sementara kita “ekspor” TKI/TKW ke manca negara, tapi pemerintah juga “impor” TKA dari Cina. Walhasil jumlah pengangguran pribumi menjadi semakin bejibun. Data BPS terakhir menunjukkan, jumlah penganggur terbuka telah mencapai 7,02 juta jiwa.
Jika ada istilah pengganggur terbuka, berarti ada pula penganggur tertutup; kayak sidang kasus Ahok saja! Maksudnya: penganggur terbuka adalah SDM yang benar-benar menganggur, hanya petentang-petenteng saja di rumah. Sedangkan penganggur tertutup, adalah mereka yang kadang menganggur kadang bekerja alias pekerja serabutan. Istilah kerennya, bekerja di PT Tempo, dengan maksud tempo-tempo bekerja, tempo-tempo tidak.
Ketika buruh kasar dari Cina semakin banyak masuk ke Indonesia, secara tak langsung mempertinggi populasi kaum pengamen dan pedagang K-5, khususnya pedagang pecel lele. Andaikan kaum lele –termasuk Truna Lele (raja lele) tentunya– bisa ngomong, pastilah mereka protes. “Gara-gara banyak orang nganggur, bangsa kami yang dibantai, karena banyak pengagguran jadi pedagang pecel lele,” kata mereka.
Perhatikan saja. Bukan saja di Jakarta, di kota-kota lain pedagang pecel lele menjamur. Dilengkapi dengan “nasi uduk”, mereka mempromosikan pecel lele lewat spanduk sekaligus tendanya. Ada yang laris manis, ada yang tidak laku, terbukti hingga pukul 00.00 belum kukut (tutup).
Tapi pedagang pecel lele masih bisa diterima masyarakat. Yang sering ditolak adalah populasi kaum pengamen. Teranyar para turis domestik maupun asing mengeluh di kota Yogyakarta. Mereka tidak nyaman makan gudeg lesehan di Jalan Malioboro. Soalnya sebentar-sebentar terganggu suara breng gedumbreng kaum pengamen. Dikasih Rp 500,- pengamen takkan mengadu ke Komnas HAM, tapi ribetnya itu lho. Bayangkan, di tengah-tengah asyiknya makan pakai tangan, pengamen datang. Kan repot. Tangan kanan pegang nasi, masak kasih uang pakai tangan kiri?
Pengamen tidak hanya menyerbu dan mengganggu orang sedang makan di warung maupun rumah makan. Paling banyak mereka beroperasi di kendaraan umum. Ini terjadi bukan saja di Jakarta, tapi seluruh nusantara. Dalam bis Purworejo-Yogya-Solo misalnya, akan silih berganti dan turun naik para pemusik jalanan mengais rejeki. Dan ironisnya, mereka ini lagaknya sudah seperti pemilik bis itu sendiri. Begitu mereka masuk bis, seenaknya perintah pada sopir, untuk mematikan kaset di bis tersebut. Penumpang dipaksa mendengarkan suara mereka yang belum tentu enak didengar.
Dulu pemusik harus menguasai not balok, sekarang jadi pemusik jalanan untuk bisa beli balok (singkong goreng, istilah Yogya). Banyak pengamen yang kreatif, menyanyikan lagu-lagu ciptaan sendiri. Tapi banyak juga yang asal betot senar-senar gitar, karena mereka sebetulnya sedang mendendangkan cacing kelaparan di dalam perutnya. Mereka banyak yang memainkan musik jenis kroncong, demi perutnya tidak selalu kroncongan.
Ketimbang nyopet dan menodong, menjadi pengamen dalam bis memang lebih mulia. Sayangnya, kemuliaan mereka mengganggu kenyamanan pihak lain. Maka jika ada angkutan alternatip, sebetulnya orang menghindari bis-bis yang penuh pengamen. Bis full AC, yes! Bis full pengamen, no! (Cantrik Metaram).
