WASHINGTON – Gedung Putih memberikan pembelaan terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengecualikan empat negara—termasuk Rusia dan Korea Utara (Korut)—dari kebijakan tarif impor terbarunya.
“Kuba, Belarus, Korea Utara, dan Rusia tidak termasuk dalam Perintah Eksekutif Tarif Resiprokal karena mereka sudah menghadapi tarif yang sangat tinggi dan sanksi yang telah kami jatuhkan sebelumnya menghalangi perdagangan dengan negara-negara itu,” kata seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara secara anonim, Kamis (3/4/2025).
Ia juga menyebut bahwa Trump belakangan ini kembali mengancam akan memberlakukan sanksi yang lebih keras terhadap Rusia.
Keputusan untuk mengecualikan Rusia dari kebijakan tarif menuai kritik luas di media sosial. Banyak warganet menuduh Trump bersikap lunak terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.
Kebijakan tarif baru yang diumumkan Trump menetapkan tarif impor minimum sebesar 10 persen, dan lebih tinggi bagi negara-negara yang dianggap sebagai pelanggar perdagangan terbesar.
Sekitar 60 negara akan dikenakan tarif di atas 10 persen, menurut keterangan pejabat AS lainnya yang menyampaikan informasi tersebut kepada wartawan sebelum pengumuman resmi.
Dalam dokumen yang dibagikan ke media, disebutkan bahwa beberapa negara dikenakan tarif tinggi seperti 34 persen untuk barang dari China, 20 persen dari Uni Eropa, 46 persen dari Vietnam, dan 44 persen dari Sri Lanka.
Negara seperti Turki, Inggris, Kenya, Islandia, Panama, Ethiopia, Lebanon, dan Togo dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen.
Setelah pengumuman kebijakan ini, pasar saham mengalami penurunan tajam. Para investor khawatir kebijakan tarif tersebut akan menyebabkan lonjakan harga barang dan berisiko mendorong perekonomian AS menuju resesi.
Indeks Nasdaq, yang banyak berisi saham teknologi, tercatat turun lebih dari 5,3 persen, sementara indeks Dow Jones turun lebih dari 3,3 persen pada perdagangan siang hari.
