NEW DELHI – Urusan penolakan 3 Undang-Undang Pertanian yang baru disahkan Pemerintah India tampaknya semakin alot dan hadapi jalan buntu.
Tidak ada kesepakatan yang diambil sejak demo yang berunjung kekerasan 26 Januari lalu. Demo ini berujung penangkapan para petani dan menghentikan perundingan antara Pusat dan para pemimpin pertanian.
Sejak 22 Januari tidak ada pertemuan antara kedua pihak. Pertemuan sebelumnya sudah sampai pada putaran kesebelas. Para pemimpin pertanian, setelah pertemuan itu, menolak proposal pemerintah untuk mematuhi ketiga undang-undang tersebut.
Para pemimpin pertanian mengatakan mereka siap untuk pembicaraan berikutnya, setelah pemerintah menyiapkan proposal baru.
“Dalam putaran terakhir pembicaraan kami, perwakilan pemerintah memiliki sikap yang tegas. Mereka bahkan tidak bersedia membahas pertanyaan MSP kecuali kami menerima proposal mereka. Tapi itu tidak dapat kami terima, karena permintaan kami adalah pencabutan, bukan penangguhan … Jika mereka membuat proposal yang berbeda dan mengirimi kami undangan resmi, kami akan pergi untuk berdiskusi keesokan harinya, ” kata Jagmohan Singh, Sekretaris Jenderal BKU Ekta (Dakaunda).
Dikutip dari Indian Express, Rabu (16/2/2021), kasus terhadap pemimpin kelompok tani dan pengunjuk rasa yang ditahan akan bertindak sebagai penghalang dalam bergerak maju.
Presiden Federasi Kisan Seluruh India, Prem Singh Bhangu, berkata, “Pencabutan kasus bukanlah prasyarat untuk negosiasi bagi kami, tapi itu akan menjadi syarat sebelum menandatangani perjanjian apapun. Kami tidak mendukung kebuntuan apa pun. “
