LIMA pedagang K-5 di Jalan Brigjen Katamso (Gondomanan) Yogyakarta merasa resah, karena lahan dagangnya diambil alih pengusaha secara semena-mena. Pada pertengahan September 2015 mereka melakukan aksi “pepe” di alun-alun, depan Sitihinggil Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan busana metaraman, lengkap surjan, blangkon, bebed; mengingatkan pada tokoh Mahesa Jenar dalam crita silat “Keris Nagasasra-Sabuk Inten” karya SH Mintardja. Mereka berharap, Ngersa Dalem Sultan HB X bisa memberi keadilan kepada rakyatnya yang diperlakukan seenaknya oleh pihak lain.
Dalam tradisi Kraton di Jawa, baik Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta, “Pepe” merupakan wahana untuk menyampaikan pendapat atau protes, dari kawula kepada raja. Inilah bentuk demokrasi sederhana antara penguasa (Kraton) dengan rakyat (kawula) waktu itu. Ini pula wujud “manunggaling kawula-gusti”, ketika raja berusaha dekat dengan kawula-nya.
“Pepe” itu artinya berjemur di panasnya terik matahari. Lokasinya persis di depan Kraton, tepatnya di alun-alun lor, di depan Sitihinggil. Ini dilakukan bisa berjam-jam, berhari-hari, sampai kemudian mendapat tanggapan dari Kraton. Biasanya abdi dalem yang akan menemui, kemudian dilarapake (diantar) menghadap raja. Di situlah kemudian rakyat menyampaikan uneg-unegnya. Namanya juga usul, bisa diterima bisa pula ditolak.
Akankah kelima pedagang K-5 di Gondomanan itu memperoleh solusi dari Ngersa Dalem, tak diketahui jelas. Yang pasti, kekuasaan raja-raja di Yogyakarta, Surakarta juga di Cirebon (Kasepuhan-Kanoman) tak sebesar di zaman kolonial. Setelah Indonesia merdeka, kekuasaan Kraton itu hanya samegaring payung (baca: terbatas), baik secara politik, administrasi maupun geografi. Mereka kini tinggalah sebagai “monumen” masa lalu, yang kelestariannya harus ditopang dana APBD dan APBN.
Sebelum merdeka, artinya ketika kekuasaan Kraton masih menjadi tumpuan rakyat, banyak warga yang melakukan “pepe” itu. Salah satunya adalah Mbok Ahmad Sahlan dari Wates, Kulon Progo. Pada tahun 1941 dia sengaja berjemur seharian di alun-alun lor, sampai kemudian berhasil ketemu Ngersa Dalem Sultan HB IX yang belum lama dinobatkan. Intinya, Mbok Sahlan ingin membeli besi-besi rongsokan milik kraton. Berapa saja harganya, akan dibeli asalkan tidak terlalu mahal.
Oleh Sultan HB IX malah dipersilakan ambil gratis. Dibantu putranya bernama Tohari Musnamar (pernah jadi Guru Besar IKIP Yogyakarta), Mbok Ahmad Sahlan memboyong ke luar Kraton besi rongsokan tersebut. Sebelum orang Madura berbisnis besi tua sebagaimana sekarang, Mbok Ahmad Sahlan bisa kaya dari bisnis besi tua dari Kraton. Tapi ironisnya, almarhumah hidup dari besi rongsokan, meninggalnya juga karena besi tua pula, gara-gara terkena tetanus.
Beda musim memang menjadikan beda sistem. Di masa sekarang, menyatakan pendapat kepada pemerintah bukan lagi pakai “pepe” di alun-alun, melainkan lewat demo. Bukan demo masak-memasak, tapi demo rame-rame menuntut keadilan kepada pemerintah. Mereka juga siap berjemur, kehausan dan kepanasan. Bahkan jika perlu, menutup jalan tol bukanlah tabu, yang penting tuntutannya segera terkabul.
Bila bensin Pertamina dijamin kemurniannya, beda dengan demo sekarang. Banyak yang ditunggangi pihak lain, bahkan banyak pula demo abal-abal. Para pelakunya tak tahu misi demo tersebut, sehingga apa yang diteriakkannya tak ubahnya burung beo di dalam sangkar. Yang penting dapat nasi bungkus, sebotol akua dan uang transpor Rp 50.000,- Bahkan di era gombalisasi ini, orang bisa pesan masa demo, butuh berapa orang dan anggarannya berapa?
Bagaimana dengan aksi demo 4 Nopember 2016 lalu? Sudahlah, anggap saja itu kenangan pahit masa lalu. Sekarang yang penting Indonesia tetap bersatu, jangan sampai ditunggangi ambisi pihak-pihak tertentu. (Cantrik Metaram).
