
TINGGAL tersisa waktu sekitar dua bulan ke depan, agaknya tidak ada yang bisa menghalangi tekad pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu untuk tetap menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember nanti.
Persoalannya, bagaimana pesta demokasi ini berjalan lancar di tengah kecemasan publik, kerumunan massa yang tidak bisa dihindari pada masa kampanye (26 Sept. – 5 Des.) dan hari “H” pemungutan suara tidak malah menciptakan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19.
Faktanya, sanksi-sanksi yang termuat dalam pasal-pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dianggap belum bisa diandalkan untuk memberikan efek jera pada para kontestan pilkada dan pendukungnya yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
Pelanggaran demi pelamggaran protokol kesehatan agaknya memang sulit dicegah, terbukti terjadinya 243 pelanggaran protokol kesehatan pada pendaftaran Pilkada 11 – 13 September lalu
Bawaslu juga menemukan 19 daerah yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada dua hari pertama awal kampanye (26 dan 27 September) serta 34 daerah pada hari-hari berikutnya (28 – 30 Sept).
Untuk itu, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini berharap, pemerintah tidak menutup opsi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang memungkinkan dicantumkannya pasal-pasal pengenaan sanksi lebih tegas.
Menurut dia, karena pemerintah sudah berkomitmen melanjutkan tahapan pilkada, apa boleh buat, seluruh instrumen hukum yang terbaik harus disiapkan.
“Segera terbitkan Perppu, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah kecebur, nyebur sekalian (Harus habis-habisan-red)“ ujarnya dalam diskusi bertemakan “Tiga Kandidat Wafat, Pilkada Jalan Terus” yang digelar Smart FM baru-baru ini.
Sanksi Terlalu Ringan
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menuturkan, di dalam aturan PKPU No. 13/2020, para pelanggar protokol kesehatan hanya dikenakan sanksi tertulis, pembubaran (kampanye), dan pengurangan tiga hari massa kampanye.
“Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan terlalu ringan, tidak maksimal dan tidak menimbulkan efek jera, “ ujarnya.
Penundaan pilkada a.l. diserukan oleh Komnas HAM, ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja (KWI), Persatuan Umat Budha (Permabudhi) serta pegiat masyakarat melalui petisi yang ditandatangani oleh 33.580 orang.
Epidemiolog UI Yunis Miko Wahyono juga ragu, tanpa sanksi tegas termasuk diskualifikasi bagi calon yang melanggar protokol kesehatan, mustahil Bawaslu mampu mengatur kerumunan masa, apalagi di tengah acara kampanye.
Hal senada disampaikan epidemiologi Pandu Riono, juga dari UI, yang menyebutkan, tidak ada yang bisa menjamin penyelenggaraan pilkada tidak akan memicu penularan Covid-19.“Jangan-jangan dibaca saja nggak, “ ujar Pandu.
Hari “H” Pilkada sudah dihadapan mata, “Pantang untuk berbalik arah!”, paling tidak agaknya itu lah sikap pemerintah, DPR dan KPU sehingga publik cuma berharap, pilkada sukses, calon terpilih mengemban Ampera dan bangsa ini selamat dari Covid-19.




