NEW YORK – Pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Myanmar digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York City, New York, AS, pada Selasa (28/8/2018).
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dikutip AP, menyerukan pertanggungjawaban atas “penganiayaan menghebohkan” Muslim Rohingya di Myanmar dimana Swedia dan Belanda mendesak Dewan Keamanan untuk merujuk kejahatan ke Pengadilan Kriminal Internasional.
Tetapi Cina, yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah Myanmar, mengatakan komunitas internasional harus menghentikan tekanan pada Myanmar dan membiarkan pemerintahnya menyelesaikan repatriasi pengungsi Rohingya sesegera mungkin dengan Bangladesh, di mana hampir satu juta orang telah melarikan diri.
Pertemuan dewan, memperingati peringatan satu tahun tindakan kekerasan terbaru Myanmar yang menyebabkan sekitar 700.000 orang Rohingya melarikan diri, mencerminkan perpecahan mendalam dalam mengatasi krisis Rohingya.
Pertemuan juga digelar sehubungan dengan laporan hari Senin oleh para penyelidik dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menyerukan para pemimpin militer Myanmar untuk dituntut atas genosida terhadap etnis minoritas Rohingya.
Guterres, yang menyebut krisis Rohingya sebagai “pembersihan etnis,” mengatakan kepada dewan bahwa temuan dan rekomendasi para peneliti PBB “layak mendapat pertimbangan serius oleh semua badan PBB yang relevan.”
“Kerjasama internasional yang efektif akan sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme akuntabilitas dapat dipercaya, transparan, tidak memihak, independen dan mematuhi kewajiban Myanmar di bawah hukum internasional,” katanya.
Wakil duta besar PBB dari Swedia, Carl Skau melangkah lebih jauh, mengatakan “gravitasi dari kekejaman yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar” memperkuat seruan negaranya untuk situasi Rohingya untuk dirujuk ke ICC, pengadilan kejahatan perang permanen dunia.
Sementara Wakil duta besar PBB China, Wu Haitao mengatakan kepada dewan Myanmar dan Bangladesh harus menyelesaikan “masalah Rakhine” secara bilateral, dan prioritasnya sekarang adalah mulai memulangkan Rohingya sesegera mungkin.
“Seharusnya tidak ada prasyarat apapun,” katanya. “Masalah seperti kebebasan bergerak dan kewarganegaraan harus diselesaikan secara bertahap selama proses repatriasi.”
Wu mengatakan komunitas internasional harus fokus pada pengentasan kemiskinan di Rakhine, “terus bersabar” dan mempromosikan dialog antara Myanmar dan Bangladesh.
