PUBLIK dan organisasi ormas lintas agama menghendaki agar pilkada serentak ditunda demi keselamatan rakyat dari Covid-19, sebaliknya DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu ngotot pesta demokrasi tersebut diteruskan.
Yang menginginkan penundaan pilkada serentak a.l. Komnas HAM, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja (KWI), Persatuan Umat Budha (Permabudhi) dan pegiat masyakarat melalui petisi yang sudah ditandatangani oleh 33.580 orang.
Intinya, seluruh organisasi keagamaan dan pegiat masyarakat tersebut meminta pilkada serentak yang digelar pada 9 Januari dan diikuti 270 daerah (sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota) ditunda sampai penyebaran Covid-19 berakhir.
Sebaliknya, Komisi II DPR dan pemerintah serta Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) bergeming, pilkada harus digelar sesuai jadwal karena mereka menganggap, pandemi Covid-19 sudah bisa dikendalikan.
“Tahapan pilkada serentak tetap dilanjutkan, “ demikian hasil rapat kerja Komisi II DPR dengan mitra kerjanya, Kemendagri, KPU dan Bawaslu yang digelar Senin (21/9).
Mendagri Tito Karnavian yang ikut menghadiri pertemuan itu mengemukakan, penundaan pilkadan tidak mungkin dilakukan karena tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir.
Melalui Pilkada, ujarnya, rakyat bisa mendapatkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dalam peanggulangan Covid-19.
Faktanya, tren penyebaran Covid-19 terus meningkat paling tidak sejak awal September, memecahkan rekor demi rekor penambahan kasus harian, baik di level nasional mau pun DKI Jakarta.
Pada Senin (21/9) tercatat rekor penambahan angka kasus harian Covid-19 sejak terdeteksi pada 2 Maret lalu yakni 4.176 kasus menjadi 248.852 kasus, 9.677 korban meninggal dan 248.582 dinyatakan sembuh.
Sementara di DKI Jakarta ada penambahan 1.310 kasus baru Covid-19 menjadi 64.196 kasus, 1.592 meninggal dan 49.630 korban sembuh.
Yang mencemaskan, Tempat Pemakaman Umum (TPU) di DKI jakarta yang disiapkan bagi korban Covid-19 yakni di TPU Pondok Ranggon dan Tegal Alur semakin penuh, sehingga perlu penambahan TPU baru, begitu pula RS-RS rujukan sehingga perlu memanfaatkan puluhan hotel untuk menampung pasien.
Sebaiknya Ditunda
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengaku sudah meminta agar tahapan Pilkada 2020 ditunda.
Ia mengingatkan, jangan sampai pemerintah dan DPR salah langkah dan perhitungan dengan tetap melanjutkan tahapan pilkada.
“Pernyataan kami memang agak keras. Pilkada atau pemulihan ekonomi masih bisa ditunda, tapi nyawa tidak, ” kata Pangi dalam keterangan tertulis, Senin (21/9).
Buat apa pemulihan ekonomi atau demokrasi, kalau rakyat menjadi tumbal, karena klaster pilkada makin mengkhawatirkan. Ini namanya mati celaka,” ujar Pangi.
Badan Dunia Kesehatan (WHO) sendiri mengecam negara-negara yang lebih menomorsatukan pemulihan ekonomi atau kegiatan politik ketimbang menyelamatkan rakyatnya dari paparan Cocid-19.
Desakan terkait penundaan pilkada juga datang dari berbagai daerah akibat kekhawatiran akan terjadi outbreak atau lonjakan kasus-kasus paparan Covid-19 jika konsentrasi massa saat kampanye nanti tidak bisa dicegah.
Mengacu pada pendaftaran pilkada 4 sampai 6 September lalu, Bawaslu mencatat 243 kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh para kontestan atau pendukungnya, sehingga dikhawatirkan kasus-kasus lebih parah akan terjadi pada tahapan kampanye nanti.
Sejauh ini selain Ketua KPU Arief Budiman da sejumlah anggota Bawaslu, paling tidak ada 63 calon yang mengikuti kontestasi pilkada serentak 2020 dikonfirmasi positif terinfeksi Covid-19.
Penundaan pilkada memang perlu dipertimbangkan lagi dengan seksama dan bijak. Jangan sampai nyawa rakyat dikorbankan!
