PILKADA dan Pilkades itu tujuannya sama, untuk mencari pemimpin. Bedanya adalah, pilkada menyangkut jutaan manusia di suatu daerah, sedangkan Pilkades hanya ratusan hingga seribuan orang di sebuah desa. Tapi dari sisi biaya, Pilkada dan Pilkades sama-sama bikin ludes dan bisa berakhir ngenes.
Pilkada itu kepanjangan Pilihan Kepala Daerah, tapi di era gombalisasi ini bisa dipelesetkan menjadi: pilihan isi kepala yang mengada-ada. Soalnya, otak kadang jadi mengada-ada, ingin keluar dadi konstitusi yang ada, asal dianya bisa tidak ada. Contoh kasus yang terjadi di Ibukota 4 Nopember malam; demokrasi ternoda, sekitar Istana jadi porak poranda, padahal Pilkadanya sendiri belum ada.
Mengapa orang senang menjadi pemimpin, padahal jadi pemimpin itu berat. Tanggungjawabnya gede, meskipun sabetannya juga gede, tapi itu jikalau nawaitunya cari sabetan. Yang jelas kepada mereka yang berambisi jadi pemimpin, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan lewat haditsnya, Kamu semua adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawabannya. (HR. Muslim).
Ingin dihormati, itu sudah menjadi fitrah manusia. Menjadi Lurah atau Kades, adalah cara mencari kehormatan paling sederhana di jalur pedesaan. Dia tidak perlu pendidikan tinggi dan wawasan luas, yang penting banyak harta dan famili. Maka dalam pilkades atau disebut juga magangan, seorang calon yang pintar dan berwawasan luas, bisa kalah karena jaringan familinya minim. Sebaliknya yang plonga plongo bin lolhak-lolhok (baca: bodo), asal banyak famili bisa menang.
Itupun belum cukup, dia harus kewahyon yang dalam kepercayaan orang desa disebut pulung. Konon, tengah malam menjelang bitingan (pemilihan) pulung yang bersinar cerah kebiru-biruan akan muncul di langit dan meluncur ke rumah salah satu jago. Nah, siapa ketiban pulung itu, diyakini bakal memenangkan pemilhan.
Famili sangat menentukan kemenangan. Di masa lalu, bisa putus silaturahmi gara-gara pengkhinatan keluarga dalam Pilkades. Ada mertua yang memaksa anak bercerai, gara-gara si mantu memilih jago bukan dari keluarganya. Bahkan sering terjadi, pengkhianatan ini menjadi dendam keluarga turun-temurun.
Di masa lalu, orientasi seorang Kades hanya cari kurmat (kehormatan) dan semat (harta). Bodo amat soal pembangunan desa, yang penting dengan sawah bengkok yang luas, bisa menumpuk kekayaan. Lewat kehormatan dan kewibawaannya, dia sengaja mencari gratifikasi pada rakyat sendiri. Misalkan hendak membangun rumah bagi anggota keluarganya, Lurah tinggal perintahkan rakyat setor kayu, genting, batu bata dan bambu. Lalu mengerjakannya juga lewat sambatan, yakni pengerahan pekerja secara gratis. Mereka hanya diberi sarapan pagi oran-oran (urap ketan) dan makan siang.
Begitu berwibawanya seorang Lurah, rakyat tak berani protes segala kecurangan pemimpin desanya. Ketika pohon jati besar ditebang dan dijual, rakyat hanya diam meski uangnya tidak masuk kas desa malainkan dikantongi sendiri. Padahal di masa sekarang, Pak Kades macam demikian bisa jadi bahan aduan ke KPK. Maka munculah plesetan, lurah itu kepanjangan: ngulu diarah-arah (baca: dimakan dengan hati-hati).
Dari zaman Belanda hingga tahun 1970-an, jabatan Kades berlaku seumur hidup. Di masa Orde Baru durasinya semakin dibatasi, menjadi 10 tahun, kemudian dipotong lagi tinggal 5 tahun. Lewat UU Desa diperpanjang menjadi 6 tahun dan bisa dipilih hingga tiga kali berturut-turut. Tapi meski diperpanjang menjadi 18 tahun, anak muda sekarang kurang tertarik jadi Kades. Sebab memaksakan diri justru bikin ngenes. Harta kadung ludes, masa pemulihan modal terlalu ringkes (singkat). (Cantrik Mataram).
