SEJUMLAH menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali dalam upaya menahan laju penyebaran Covid-19 yang sudah pada tingkat mengkhawatirkan akhir-akhir ini kurang efektif dan diragukan bisa mengendalikan penyakit akibat virus tersebut.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai, kebijakan PPKM hanyalah rencana jangka pendek pemerintah untuk melandaikan kurva penyebaran Covid-19 dan  relaksasi pelayanan di RS.
Pemerintah memperpanjang PPKM 1 yang semula diberlakukan dari 11 sampai 25 Januari menjadi 26 Januari sampai 8 Februari, sementara wilayah cakupannya yakni Jawa dan Bali tidak berubah, keceuali penyesuain jam buka-tutup pusat perbelanjaan di sejumlah daerah.
Agar tenaga kesahatan tidak terlalu jenuh dan terbebani, bisa agak relaks. Ini sifatnya kebijakan jangka pendek, “ ujarnya, padahal untuk memutus rantai penularan COVID-19, dibutuhkan kebijakan yang lebih serius dan berjangka panjang.
Apalagi, Januari ini disinyalir akan menjadi puncak penyebaran pasca libur panjang akhir tahun lalu.”Tujuan kita bukan melandai kasus, tapi memutus kasus. Nah, kasus ini akan naik terus.
Angka penambahan harian kasus Covid-19 selama Januari memang cukup tinggi, bahkan di tengah PPKM I yang diberlakukan dari 11 sampai 25 Januari, pernah terjadi rekor selama empat hari berturut-turut dari 13 sampai 16 Januari yakni 11.278 kasus, 11.557 kasus, 12.818 kasus dan 14.224 kasus.
PPKM yang diberlakukan seiring dengan PSBB antara lain membatasi 75 persen kegiatan perkantoran, selebihnya di rumah (WFH) kecuali keiatan yang esensial (penyaluran sembako dll), 50 persen kapasitas masjid dan 25 persen (dine-in) atau makan di restoran, sementara jam operasi pusat perbelanjaan disesuaikan dengan daerah masing-masing.
Berdasarkan laporan PPKM I yang diberlakukan di tujuh provinsi dan 73 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Bali untuk evaluasi antara 11 dan 18 Januari tercatat hasil rapornya masih merah.
Dari target tingkat kasus aktif di bawah rata-rata nasional (14 persen), 46 kabupaten dan kota mengalami peningkatan, 24 menurun dan tiga tidak berubah. Angka kematian di 44 kabupaten dan kota juga meningkat, dan hanya 29 yang mengalami penurunan dari angka rata-rata kematian nasional (tiga persen).
Dari angka kesembuhan, lumayan lebih baik, 37 kabupaten dan kota mengalami penurunan, sedangkan 36 naik, sedangkan tingkat keterisian tempat tidur di ruang ICU dan isolasi RS (Bed occupancy rate) di enam provinsi lebih baik (66,3 persen) dibandingkan rata-rata nasional (70 persen).
Keluhan masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan perawatan di RS Rujukan Covid-19 terjadi di banyak daerah seperti di wilayah Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta dan sejumlah wilayah lainnya.
Gubernur Jateng Ginajar Pranowo berharap agar kesadaran warganya untuk mematuhi protokol kesehatan tumbuh dalam kehidupan sehari-hari mengingat hasil PPKM I belum menggembirakan.
“Pemkab dan Pemkot sudah melakukan dengan baik, jadi akan lebih baik lagi jika muncul kesaaran dari rakyat, “ ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh epidemiologi UI Pandu Riono yang mengatakan keandalan PPKM hanya bisa terjadi bila semua pergerakan masyarakat dihentikan, artinya semua kegiatan kantor yang tidak penting, dilakukan di rumah.
Kalau perlu, misalnya kegiatan di pasar-pasar tradisional yang dianggap esensial, dilakukan secara bergilir seperti pada pelaksanaan PSBB antara Maret sampai Mei 2020 lalu.
Pandu juga mengingatkan pemerintah untuk menghentikan pergerakan orang saat jika ada libur panjang tahun ini, berkaca tahun lalu, dimana libur panjang lebaran, natal dan pergantian tahun, ikut mendongkrak angka penyebaran Covid-19.
Dilematis memang, bagaikan menghadapi buah si malakama, diketatkan, perekonomian akan terimbas, bahkan lumpuh, sementara dilonggarkan, virus SARS-CoV-2 penyebab Covid terus mengintai. Maju kena mundur kena.
Bahkan Hermawan mengsulkan, ketimbang melanjutkan PPKM, jika memangserius memprioritaskan kesehatan paublik, pemerintah lebih baik memberlakukan PSBB berrskala nasional pada Februari mendatang.
“Lebih baik kita korbankan suatu saat untuk menghitung dampak kerugian ekonomi dan sosial , ketimbang dMPk berkepanjangan yang ta terukur, “ ujarnya.
v
