PEMERINTAH lagi-lagi berkreasi untuk memerangi Covid-19 yang tak kunjung terkendali dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro 9 sampai 22 Februari 2021.
Sejak pertama terdeteksi dari seorang perempuan dan puterinya, warga Depok Jawa Barat yang terpapar Covid-19 pada 2 Maret 2019, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah mulai dari PSBB, PSBB Transisi dan PPKM .
Di DKI Jakarta misalnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai diberlakukan pada 10 April dan diperpanjang tiga kali, sampai 4 Juni, lalu diubah dengan PSBB Transisi dengan berbagai pelonggaran dari 5 Juni sampai 13 Sept. 2020.
Sejak 14 Sept. diberlakukan lagi PSBB ketat seperti semula dengan berbagai variasi sampai hari ini, ditambah lagi dengan PPKM di sejumlah kota dan kabupaten di tujuh provinsi Jawa dan Bali.
PPKM pertama 9 sampai 23 Januari, dilanjutkan PPKM jIid II, 24 Januari sampai 8 Februari dan selanjutnya diperkuat menjadi PPKM Mikro dari 9 sampai 22Februari.
Alasannya, PPKM pertama dan kedua yang bertujuan membatasi mobilitas warga dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19 ternyata belum efektif.
PPKM Mikro menekankan peningkatan efektifitas testing dan tracing yang dianggap titik lemah pelaksanaan kebijakan PSBB, PSBB Transisi mau pun PPKM sebelumnya.
Walau sudah ada 620 laboratorium pemeriksaan swab test (Polimerase Chain Reaction –PCR), nyatanya masih diperlukan berhari-hari bahkan ada yang sampai sepuluh hari untuk mendapatkan hasil specimen.
Akibatnya, jumlah orang yang terpapar Covid-19 banyak yang tidak terlacak sehingga penanganan kasus menjadi terlambat.
Perluas Tes Antigen
Untuk itu, selama PPKM Mikro akan digalakkan tes antigen dengan melengkapi 34 provinsi dengan dua juta alat tes antigen ditambah 1,7 juta lagi di 78 kabupaten dan tujuh provinsi di Jawa dan Bali.
Tes antigen digunakan sebagai penapisan awal untuk mendeteksi orang dalam pemantuan (ODP) di wilayah yang tidak memiliki fasilitas pemeriksaan dengan reverse transcripted PCR (RT-PCR).
Testing yang dilakukan saat ini, menurut epidemiolog UI Yunis Miko hanya memadai di bukota dan beberapa kota besar saja, belum merata ke daerah-daerah apalagi wilayah 3 T(tertinggal, terluar dan terdepan).
Puskesmas juga diminta memastikan penggunaan alat antigen secara optimal dan melakukan pelacakan terhadap 20 sampai 30 kontak erat orang yang diperiksa.
Penelusuran kontak erat (tracing) juga bukan persoalan mudah , karena paling baru mencapai rata-rata lima orang (1 : 5) antara orang yang tekonfrimasi positif dan orang yang pernah berinteraksi erat dengannya atau jauh dari perbandingan idealnya (1 : 30).
Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara juga melakukan coba-coba atau ‘trial and error’ dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang penuh dinamika di lapangan, sukar ditebak arahnya.
China misalnya, dipuji setinggi langit oleh dunia int’l atas kebijakan me-lockdown kota Wuhan sehingga dalam waktu tiga bulan, penyebaran Covid-19 dapat dihentikan.
Namun otoritas kesehatan negara tirai bambu harus menelan kritik tajam karena tergesa-gesa mengakhiri lockdown sehingga diserang lagi oleh gelombang kedua varian virus baru yang sudah bermutasi.
Idem ditto dengan India. Kekacauan berupa eksodus jutaan warga miskin dari kota-kota besar serta panic buying warga kota terjadi saat di negara berpenduduk 1,3 milyar jiwa itu diberlakukan lockdown pada 28 Maret 2020. Akhirnya lockdown dibatalkan.
Hal sama juga dialami Itali yang mel-ockdown 15 provinsi d wilayah utara dalam upaya membendung penyebaran Covid-19 yang gagal karena malah terjadi lonjakan angka korban termasuk yang meninggal.
Sementara itu Dosen Sosiologi Bencana Indonesia di Nanyang Technical University, Singapura, Zulfikar Amir menilai, kebijakan PPKM Mikro kontradiktif dengan konsep awalnya yakni melindungi masyarakat bawah.
Micro-lockdown (PPKM Mikro), menurut Zulfikar, bertujuan untuk melindungi warga kelas bawah agar bisa bertahan hidup dan saling bantu di tengah pandemi.
“Yang terjadi, pada PPKM Mikro yang diberlakukan, toko-toko besar dan mal-mal tetap buka, tetapi kegiatan kegiatan ekonomi malah dibatasi, “ tuturnya.
Hal senada disampaikan epidemiolog Indonesia di Griffith University, Australia yang menyebutkan, PPKM Mikro lebih longgar dari PSBB-PSBB sebelumnya, padahal yang diperlukan adalah pembatasan yang keat dan serentak.
Dinamika penanggulangan Covid-19 terus terjadi di lapangan, inovasi dan kreasi perlu dilakukan sepanjang dilakukan dengan terukur dan cermat dan setelah mengkaji masukan dari sana-sini.
