MAYORITAS masyarakat Indonesia menilai, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang cocok bagi bangsa Indonesia, walau sebagian masih cenderung pesimistis atas kepedulian pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan mereka bagi perbaikan kebijakan publik.
Hasil survei melibatkan 2.100 responden di seluruh provinsi yang digelar pada 29 April sampai 9 Mei oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Penelitian Indonesia (P2P LIPI) berjudul “Partisipasi Kepemimpinan Politik dan Masa Depan Demokrasi” (Kompas, 20/7) mengungkapkan, 78 persen masyarakat Indonesia menilai, demokrasi adalah sistem yang paling cocok bagi Indonesia.
“Meski masih ada kelemahan demokrasi, secara umum, sebagian besar rakyat (73 persen) juga setuju, demokrasi masih jauh lebih baik ketimbang sistem pemerintahan apa pun, “ kata Ketua Tim Survei P2P LIPI tersebut, Wawan Ichwanudin.
Sebagai dampak dari kehidupan berdemokrasi, 73,4 persen responden menganggap, pendapat mereka perlu didengar pemerintah dalam pengambilan kebijakan negara, sedangkan disisi lain, sebagian masyarakat justeru pesimistis, pendapat mereka bakal didengar dan dipertimbangkan pemerintah untuk mengambil keputusan.
Sebanyak 49 persen responden juga menilai, perhatian pejabat cenderung kecil terhadap pendapat mereka, namun 74 persen diantaranya yakin, partisipasi mereka dalam pemilu dapat berkontribusi bagi terpilihnya pemimpin yang baik. Jumlah tersebut paralel dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada serentak selama ini yang pada kisaran 70 persen.
Survei tersebut juga mengungkap, lebih separuh responden(55,1 persen) kurang tertarik pada isu politik atau pemerintahan, sedangkan 41,3 persen berpendapat sebaliknya, bahkan tingkat pembicaraan terkait persoalan politik juga rendah, tercermin dari hanya 36,3 persen responden yang tidak membicarakan isu politik dalam keluarga, teman atau tetangga. Hanya 18,4 persen masyarakat yang sering menjadikan persoalan politik sebagai topik pembicaraan dengan kerabat.
Penanggap, Ketua P2P LIPI Firman Noor menilai, hasil survei yang menempatkan rendahnya keterikatan politik masyarakat bukanlah hal yang menggembirakan bagi pembangunan demokrasi, namun kepercayaan mereka bahwa aspirasi mereka dapat menentukan pembuatan kebijakan pemerintah, memberikan sinyal positif bagi kehidupan politik di tanah air.
“Politik mungkin dianggap tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, “ kata Firman.
Menurut Firman, walau reformasi suah berlangsung 20 tahun, kehidupan demokrasi di Indonesia masih bersifat parochial dan subyektif akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kehidupan berpolitik, parpol yang belum mampu meyakinkan publik serta langkanya ketersediaan politisi yang terugah dan cakap membangun kehidupan politik yang rasional.
Sedangkan peneliti senior LIPI Syamsudin Haris menilai, Indonesia masih memiliki optimisme untuk membangun demokrasi ke depannya mengingat tingginya partisipasi politik masyarakat. “Jadi biarkan saja elite politik melakukan semaunya, karena pada ujungnya, keberlangsungan demokrasi sangat ditentukan partisipasi publik, “ tuturnya.
Partisipasi publik dalam helat demokrasi masih tinggi, tetapi kompetensinya terutama untuk memilih pempimpin yang tepat, tidak terperangkap politisasi agama atau hasutan bernuansa SARA, apalagi politik uang perlu terus ditingkatkan. (kompas/NS)
