Puluhan Siswa Miskin Penerima Beasiswa Asal Aceh Terancam Gagal Kuliah

Ilustrasi

ACEH  – Puluhan siswa miskin yang sudah mengikuti seleksi untuk mendapatkan beasiswa Program Jalur Miskin (PJM) dari Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh, terancam gagal kuliah dengan beasiswa tersebut.

Hal tersebut dapat terjadi karena  pihak LPSDM menunda program tersebut dengan alasan anggaran tidak tertampung dalam APBA 2017.

“Memang benar informasi itu. Saya sudah menerima surat pemberitahuan dari LPSDM tiga hari lalu. Dalam surat itu dikataka program pendidikan tersebut akan ditunda, karena akan diusulkan anggaran dulu dalam APBA perubahan,” ujar Kepala Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Drs Ibrahim Bewa.

Menurut Ibrahim, PJM adalah program yang baik untuk mencerdarkan generasi Aceh, karena dengan program itu miskin yang ada di Aceh mendapatkan kesempatan untuk kuliah. Selain itu, mereka akan disekolahkan di kampus yang bisa memberikan keterampilan kepada mereka.

“Untuk Aceh Utara sudah kita seleksi ada 41 orang. Nanti mereka akan diseleksi lagi oleh LPSDM sebelum berangkat. Kampus yang disediakan untuk mereka adalah Politeknik Venezuela, Politeknik Aceh Selatan, Politeknik Aceh dan Lhokseumawe,” katanya.

Pihaknya berharap pada beasiswa siswa miskin itu tertampung dalam APBA perubahan nanti.

Sementara itu, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Aceh Utara dan Lhokseumawe, Zahri Abdullah mengatakan, LPSDM Aceh harus bertanggung jawab terhadap penundaan program beasiswa jalur miskin tahun 2017. Karena proses seleksi di kabupaten/kota sudah selesai dilaksanakan, tapi kemudian programnya ditunda.

“Dana Aceh sekarang melimpah ruah, kenapa dikatakan tidak ada anggaran,” kata Zahri. Menurutnya, anak-anak korban konflik dan fakir miskin calon penerima beasiswa ini sudah mempersiapkan diri untuk bisa kuliah tahun ini.

Ia menambahkan jika LPSDM harus menjelaskan kepada publik kenapa anggaran untuk beasiswa ini ditiadakan tahun ini dan siapa yang bermain dengan beasiswa itu.

“Sebab tidak masuk akal, dengan anggaran triliunan, tapi program pendidikan untuk masyarakat miskin bisa tertunda,” pungkas Zahri, mengutip Serambi Indonesia, Senin  (19/6/2017).

Advertisement