MISKIN itu susah, miskin itu pahit, miskin itu dihinakan. Tapi anehnya, ada juga orang kaya justru berlagak miskin. Di musim PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) sekarang ini sedang marak. Bukan karena takut kena pajak, tapi biar gampang masuk sekolah. Gara-garanya, ada kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan pemegang SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk bisa masuk ke SLTA Negeri. Kecemburuan muncul di sana-sini, sehingga ada yang lapor ke polisi.
Ada yang bilang, pakar itu orang yang suka membuat apa-apa jadi sukar. Contoh paling mudah misalnya, istilah “murid” diganti menjadi “peserta didik”. Kenapa harus diganti, kurang kerjaan amat. Murid kan sudah jelas maksudnya, yakni anak-anak yang sedang belajar. Sedangkan “peserta didik”, terjadi pemborosan kata dalam bahasa. Koran pun jadi repot bila mau bikin judul berita. Apakah tidak janggal bila ada kalimat begini: Rombongan SMA X Kecelakaan, 30 Peserta Didik Menjadi Korban.
Nah, sekarang sedang musim pendaftaran murid, ….eh peserta didik baru, untuk tahun ajaran 2018-2019. Berdasarkan keputusan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, setiap sekolah harus mengalokasikan bangku 20 % untuk Gakin (keluarga miskin). Ternyata aturan itu ke bawah menjadi bias, sebab meskipun danem (daftar Nilai Ebtanas Murni)-nya rendah, diprioritaskan untuk diterima. Bagaimana dengan nasib anak keluarga mampu, meskipun Danemnya bagus, karena keluarga kaya harus dikalahkan.
Program Kemendikbud itu sebetulnya baik, karena ingin memberi peluang sama kepada keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan. Sayangnya keluarga yang berkemampuan ekonomi lebih serakah lantaran kurang pede terhadap kemampuan otak anak-anaknya. Jadi mumpung ada peluang gunakan SKTM, tanpa malu-malu ikut pula memanfaatkan, asal putra-putrinya bisa diterima di sekolah negri. Ini sama saja pemilik mobil mewah, tapi gunakan BBM premium bukan pertamax.
Kini di mana-mana ditemukan SKTM bodong, misalnya Karanganyar Solo, Pati, Brebes dan Blora. Bahkan di kota kelahiran sastrawan Pramudya Ananta Tur ini, banyak murid pemakai SKTM terancam diretur (baca: dikeluarkan). Di Blora memang terhitung paling parah penyalahgunaan SKTM. Di SMK Negri I Blora, 100 persen yang lulus PPDB bermodalkan SKTM abal-abal. Karenanya ada orangtua siswa eh peserta didik yang kemudian melaporkan ke polisi.
Seharusnya setiap pemegang SKTM harus disurvei atau diverifikasi sebagaimana parpol atau Caleg. Tapi jumlah pemegang SKTM kan ombyokan, bisa sampai 100-200 orang, pihak sekolah tentu saja tidak mampu. Apalagi anggaran verifikasi tak disediakan sebagaimana KPU. Akhirnya pihak sekolah cukup bermodal khusnudzon sajalah, semoga tak sampai dikritisi Fadlizon.
Di Brebes pernah dilakukan survei mendadak kepada sejumlah pemegang SKTM. Hasilnya demikian mengejutkan. Sebab murid, eh peserta didik tersebut ternyata dari keluarga berada. Ada ada calon peserta didik yang rumahnya cukup mewah dan anak dari juragan warteg di Jakarta. Ada pula anak dari pedagang bawang dan bahkan memiliki mobil pribadi. Gila nggak, pemegang SKTM, tapi orangtuanya punya banyak ATM.
Jarang orang kaya mengaku miskin. Yang banyak justru orang miskin mengaku kaya atau sok kaya. Tapi demi pendidikan anak, agar bisa diterima di sekolah negeri, belagak miskin ditempuh juga. Mereka agaknya belum pernah jadi orang miskin. Padahal aslinya, orang miskin itu menyedihkan. Sering dihinakan dan dilecehkan orang. Sunatan saja ikut yang masal, baju saja bekas dipakai orang. Bahkan almahum mantan Menag Munawir Sadzali di masa bocahnya di Klaten pernah memperoleh kata-kata sengak (menyakitkan), “Yen ora nang kene, apa kowe bisa madhang enak (jika bukan di sini apa kamu bisa makan enak)?” Kontan calon Menag 50 tahun kemudian itu tersedak mendadak. (Cantrik Metaram).
