WALAU hasil penghitungan suara secara resmi belum diumumkan, bisa dipastikan, mayoritas etnis Kurdi di wilayah Kurdistan, Irak utara memilih “ya” untuk merdeka dalam referendum yang digelar Selasa (26/9).
Dari Erbil, satu dari tiga provinsi otonomi Kurdistan selain Dahuk dan Sulaimaniyah, mengutip keterangan Komisi Pemilihan Umum setempat seperti diberitakan Kantor Berita Jerman DPA, 90 persen warga setuju merdeka, memisahkan diri dari Irak.
Dilaporkan pula, 3,3 juta warga atau 72 persen dari 4,5 juta etnis Kurdi di Kurdistan, Irak yang memiliki hak suara, ikut ambil bagian dalam referendum yang akan mengantarkan mereka bernaung di bawah negara Kurdistan.
Euforia kemerdekaan dilaporkan juga tampak di kota Kirkuk yang masih dipersengketakan antara rezim pemerintah pusat Irak berpusat di Baghdad dan penguasa Kurdistan.
Rakyat turun ke jalan-jalan sambil meneriakkan yel-yel merdeka, sementara pengendara mobil membunyikan klakson berkali-kali, menunjukkan luapan kegembiraan mereka atas peristiwa bersejarah yang sudah dinanti sejak 100 tahun lalu.
Namun di tengah luapan kegembiraan, warga Kurdistan juga cemas atas kemungkinan blokade oleh pemerintah Irak, Turki dan Iran sebagai aksi penolakan mereka terhadap referendum sepihak yang digelar di wilayah otonomi Kurdistan.
Dilaporkan, antrian panjang tampak di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) dan di toko-toko penjual bahan makanan pokok di seputar Erbil.
Dukungan diberikan oleh YPG, sayap militer Partai Uni Demokratik Kurdistan (PYD) di Suriah. Iran, Suriah dan Turki sangat mencemaskan aksi pemisahan diri etnis Kurdi di Irak, karena dikhawatirkan akan diikuti etnis Kurdi di wilayah mereka.
Sekitar 25 sampai 35 juta jiwa etnis Kurdi tersebar di kawasan pegunungan kemerdekaan keempat negara itu berdasarkan perjanjian Sykes-Picot antara Inggeris dan Perancis pada 1916.
Terombang-ambing
Nasib bangsa Kurdi terombang-ambing pasca kemerdekaan Irak, Iran dan Turki dan terus melancarkan upaya untuk melepaskan diri dari kekuasaan keempat negara itu.
Berkat dukungan Uni Soviet, etnis Kurdi di wilayah barat laut Iran memproklamasikan negara Mahabab pada 1946, namun setahun kemudian, Iran mencaploknya kembali setelah tercapai perjanjian Iran – Soviet.
Bangsa Kurdi Irak dipimpin Mustafa Barzani (ayah Presiden Kurdistan Irak Mahmoud Barzani kini) juga pernah mengangkat senjata pada 1961 – 1970 dengan bantuan Iran hingga berhasil memperoleh status otonomi Kurdistan di Irak.
Namun Irak secara sepihak mencabut status otonomi Kurdi pasca tercapainya barter kesepakatan 1975 antara Iran yang bersedia menarik dukungannya bagi Kurdi sebagai imbalan penyerahan wilayah Shatt al-Arab dari Irak.
Kurdi Irak kembali mendapat peluang emas untuk merdeka pasca Perang Teluk I pada 1991 karena dengan zona larangan terbang yang dikenakan oleh pasukan koalisi internasional pimpinan AS, pejuang Kurdi leluasa melancarkan aksinya.
Peluang untuk melepaskan diri dari Baghdad muncul kembali pasca tumbangnya rezim Saddam Husein pada 2003, namun berkat bujukan AS, otoritas Kurdi bersedia kembali berada di bawah Pemerintah Federasi Irak.
Pemerintah Otonomi Kurdistan di Irak di bawah Federasi Irak berhak mendapatkan 17 persen alokasi anggaran, bisa mengeskpor sendiri hasil minyak dan menerima anggaran pembiayaan pasukan keamanannya (Peshmerga).
Namun pihak Kurdi merasa rezim di Bahgdad tidak melaksanakan sepenuhnya isi kesepakatan itu dan juga menuduh Irak sedang membangun rezim sektarian, didominasi kelompok Syiah ketimbang mewujudkan demokrasi.
Warga minoritas Kurdi Turki di bawah Pemimpin Partai Pekerja Kurdistan (PKK) Abdullah Ochalan juga tanpa henti berjuang untuk mewujudkan impiannya menjadi negara merdeka, namun sampai kini belum kesampaian.
Referendum Kurdi Irak yang dirancang di kota Irbil, Kurdistan 7 Juni lalu dianggap momentum paling tepat karena militer Irak melemah pasca Perang Teluk I dan II, begitu juga akibat pertarungan politik antara paham Suni dan Syiah.
Di pihak lain, Kurdi juga merasa memiliki sayap militer Peshmerga yang cukup tangguh dengan 200.000 personil, didukung persenjataan berat dan tank-tank.
Peringatan keras dilontarkan Presiden Turki Tayyip Erdogan yang menyebutkan pemimpin Kurdistan Masoud Barzani penghianat dan mengingatkan, Turki sedang menimbang-nimbang sanksi ekonomi dan militer terhadap Kurdistan.
Apakah gertakan Turki akan dilaksanakan? (AP/AFP/Reuters/NS)
