Ramai Isu Dana Pesangon Disetor ke Danantara, Ini Penjelasan Kemnaker

JAKARTA, KBKNEWS.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang menyebut perusahaan wajib menyetorkan dana cadangan pesangon pekerja ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Hingga kini, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola dana tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan penentuan institusi pengelola masih menunggu penyelesaian aturan pelaksanaan.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Indah dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11).

Kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Perusahaan nantinya diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon kepada lembaga pengelola yang ditetapkan pemerintah.

Sebelum diterapkan, pemerintah masih harus menyusun aturan turunan yang mencakup sumber pendanaan, tata kelola, mekanisme pengelolaan, lembaga penanggung jawab, hingga sistem pertanggungjawaban dana.

Kemnaker juga berencana menggelar konsultasi publik dengan melibatkan pengusaha, pekerja, buruh, serta pihak terkait lainnya. Langkah ini dilakukan agar kebijakan perlindungan hak pekerja tetap mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan usaha.

Sementara itu, Danantara turut menegaskan tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Lembaga tersebut menyatakan menghormati upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here